Sertifikasi Wajib, Perketat Standar Dapur MBG

Gunawan. • Dipublikasikan Minggu, 5 Oktober 2025 | 18:44 WIB
MENINJAU: Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan meninjau dapur SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (17/9/2025).
MENINJAU: Kapolda Kalteng Irjen Pol Iwan Kurniawan meninjau dapur SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (17/9/2025).

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah memperketat pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menegaskan penerapan sertifikasi wajib pada dapur pengolah serta unit layanan gizi.

Langkah ini dimaksudkan untuk memastikan makanan yang disalurkan aman dikonsumsi dan memenuhi standar gizi sekaligus mencegah terulangnya kasus keracunan massal di lingkungan sekolah.

Kementerian Kesehatan menetapkan tiga sertifikat utama yang menjadi syarat minimal bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, yaitu Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikat Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), dan sertifikasi halal.

Menurut Menkes Budi Gunadi Sadikin langkah ini juga akan melibatkan BPOM sebagai bagian dari pengakuan mutu terintegrasi. “Nantinya BPOM akan memberi pengakuan resmi sehingga proses sertifikasi bisa dilakukan bersama Kemenkes dan BGN,” ujar Budi.

Pemerintah ingin proses sertifikasi berjalan cepat namun tidak memberatkan biaya operasional penyedia layanan.

Kemenkes menjelaskan fokus HACCP adalah pada standar dan fasilitas pengolahan sementara SLHS lebih menilai kompetensi tenaga yang menyusun dan menyajikan makanan.

Selain itu, pengawasan eksternal digelar secara rutin oleh Kemenkes bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BPOM sedangkan Badan Gizi Nasional (BGN) menjalankan pengawasan harian terhadap mutu bahan baku dan kebersihan.

”Pengawasan sederhana juga akan melibatkan sekolah misalnya dengan mengenali tanda makanan yang tidak layak,” kata Budi.

Skala program yang besar membuat pemerintah berencana melibatkan sekolah sebagai mata pertama dalam pengawasan.

Pemerintah menyebut akan menggandeng sekitar 450 ribu sekolah penerima program untuk turut melakukan pengecekan sebelum makanan dikonsumsi sehingga deteksi dini terhadap potensi keracunan bisa lebih cepat.

”Kami akan melibatkan sekolah sekolah penerima agar bisa mendeteksi dini apakah makanan masih layak atau tidak,” ujar Menkes dalam konferensi pers.

Temuan di lapangan memicu respons cepat dari pemerintahan pusat. Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari menyoroti rendahnya pemenuhan standar higiene pada banyak dapur MBG dan menegaskan bahwa sertifikat bukan sekadar administrasi.

”Sertifikat SLHS bukan sekadar formalitas; itu keharusan untuk mencegah keracunan pada anak,” tegas Qodari.

Untuk memperkuat payung hukum dan menutup celah tata kelola, pemerintah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang direncanakan rampung dalam waktu dekat.

Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Perpres akan mempertegas mekanisme pengawasan dan kewajiban sertifikasi sehingga instruksi presiden terkait perbaikan sistem MBG dapat dijalankan.

”Instruksi Presiden jelas perbaiki sistem dan perkuat tata kelola MBG melalui aturan yang tegas,” ujar Zulkifli. (*/ign)

Editor : Gunawan.
SPPG Makan Bergizi Gratis (MBG)