JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Program percepatan hilirisasi komoditas perkebunan yang didorong oleh Pemerintah diproyeksikan menyerap sekitar 1,6 juta tenaga kerja di desa-desa seluruh Indonesia.
Skema ini bertujuan menaikkan nilai tambah komoditas unggulan, memperkuat ketahanan pangan, dan mendorong ekspor dengan dukungan anggaran hampir Rp10 triliun untuk periode 2025–2027.
Kementerian Pertanian menyebut alokasi Anggaran Biaya Tambahan (ABT) sekitar Rp9,95 triliun yang akan dicairkan bertahap selama 2025–2027 untuk mendukung program ini.
”Presiden memberikan anggaran hampir Rp10 triliun untuk mendukung hilirisasi. Dana itu akan digunakan menyediakan benih gratis di 800 ribu hektare perkebunan. Dampaknya, sekitar 1,6 juta tenaga kerja baru akan terserap,” kata Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian.
Rinciannya menunjukkan perbedaan potensi serapan tenaga kerja menurut komoditas, misalnya pengembangan tebu pada 200.000 hektare diperkirakan menyerap hingga 700.000 tenaga kerja, sementara program kelapa (221.890 ha) diperkirakan membuka sekitar 250.000 lapangan kerja.
Target luas tanam dan proyeksi penyerapan ini menjadi landasan perencanaan daerah untuk ikut mengeksekusi program.
Dukungan dari pemerintah daerah relatif kuat. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menyatakan kesiapan provinsinya menggenjot hilirisasi kelapa, pala, dan cengkeh karena sudah tersedia fasilitas pengolahan turunannya.
”Kami sudah memiliki pabrik produk turunan kelapa, sehingga harga di tingkat petani cukup baik. Melalui program hilirisasi, kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat,” katanya.
Adapun Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa menekankan pengawasan ketat agar implementasi program tepat sasaran.
Kabupaten Maluku Tengah bahkan telah dipilih sebagai salah satu lokasi prioritas untuk menerima dana ABT demi pengembangan pala. (*/ign)
Editor : Gunawan.