JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah memastikan respons cepat terhadap insiden dugaan keracunan massal terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengirim tim ke lokasi dan bekerja bersama instansi kesehatan setempat untuk memastikan korban mendapat perawatan optimal sekaligus menyelidiki penyebab kejadian.
BGN menyatakan prihatin dan meminta maaf atas peristiwa yang menimpa ratusan siswa tersebut.
”Kami sangat prihatin atas kejadian ini dan turut berempati kepada seluruh pasien serta keluarga yang terdampak,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, dalam keterangan resmi.
Tim BGN telah diterjunkan untuk memastikan penanganan medis dan investigasi berjalan menyeluruh.
Direktur RSUD Trikora Salakan Feldy Deki melaporkan beberapa pasien masih mendapatkan perawatan dengan gejala seperti sesak napas dan kram otot; pihak rumah sakit memastikan setiap korban ditangani sesuai gejala masing-masing.
”Pihak rumah sakit telah memberikan penanganan maksimal dengan memberikan obat serta penanganan medis lainnya sesuai dengan gejala yang dialami masing-masing korban,” ujar Feldy.
RSUD juga menerima tambahan tenaga medis dari RSUP dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Termasuk dokter spesialis anak dan anestesi serta perawat untuk memperkuat layanan.
Perwakilan tim medis Kementerian Kesehatan Rusmin menyampaikan, pasien yang masih dirawat dalam kondisi stabil dan menunjukkan perbaikan.
”Alhamdulillah keadaannya stabil, tidak mengancam jiwa. Alhamdulillah artinya anak-anak ini dalam proses penyembuhan,” kata Rusmin, seraya menyebut belum ditemukan tanda kerusakan saraf atau gejala berat pada pemeriksaan awal.
Selain upaya penanganan medis, BGN bersama kepolisian sedang melakukan investigasi terhadap operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan distribusi MBG di wilayah tersebut.
Audit menyeluruh disiapkan untuk mengungkap penyebab utama insiden dan memperketat standar keamanan pangan pada pelaksanaannya.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG agar kasus serupa tidak terulang.
”Ya harus selalu dilakukan evaluasi untuk bisa ditindaklanjuti, untuk bisa pelaksanaannya di lapangan bisa menjadi lebih baik dan jangan sampai kemudian anak-anak yang kemudian dirugikan,” ujarnya. (*/ign)
Editor : Gunawan.