JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah merilis 17 paket stimulus yang dibagi menjadi tiga klaster, yakni delapan program akselerasi pada 2025, empat program lanjutan untuk 2026, dan lima program yang fokus menyerap tenaga kerja.
Total anggaran yang dialokasikan dipublikasikan senilai sekitar Rp16,23 triliun.
Presiden Prabowo menegaskan, paket ini dirancang untuk bertindak cepat dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat serta memperkuat sektor usaha.
”Paket ini disusun agar manfaatnya cepat dirasakan, menjaga daya beli, dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” ujar Presiden usai memimpin rapat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merinci beberapa program prioritas.
Untuk 2025, program akselerasi mencakup magang berbayar bagi lulusan perguruan tinggi (target 20.000 peserta), perluasan insentif PPh 21 DTP untuk sektor pariwisata, serta distribusi bantuan pangan berupa beras 10 kg per keluarga bagi jutaan rumah tangga.
Program padat karya tunai diproyeksikan menyerap lebih dari 600.000 pekerja pada kuartal akhir.
Kelompok program penyerapan tenaga kerja memuat inisiatif skala besar, seperti pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan “Merah Putih”, pembentukan Kampung Nelayan Merah Putih, revitalisasi tambak di Pantura, modernisasi 1.000 kapal nelayan, serta program perkebunan rakyat yang pada 2026 ditargetkan mampu menyerap hingga sekitar 1,6 juta tenaga kerja.
Pemerintah mempresentasikan angka-angka ini sebagai bagian upaya jangka pendek untuk meredam pelemahan permintaan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, paket stimulus ini sudah diatur dalam kerangka fiskal sehingga tidak akan memperlebar defisit APBN 2025.
”Dana sudah tersedia; kebijakan ini tidak akan menggoyang posisi defisit yang telah diproyeksikan,” kata Purbaya menjawab pertanyaan soal pembiayaan paket.
Pemerintah berharap kombinasi insentif fiskal, bantuan langsung, dan proyek padat karya dapat menjaga momentum investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka pendek, meski sejumlah pengamat mengingatkan perlunya kebijakan yang juga fokus pada solusi jangka panjang. (*/ign)
Editor : Gunawan.