JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah memperkuat upaya pemerataan kesehatan lewat program Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Program ini dipandang sebagai terobosan untuk memperbaiki akses layanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang selama ini menghadapi keterbatasan fasilitas dan tenaga medis.
Anggota Komisi IX DPR Cellica Nurrachadiana menekankan bahwa keberhasilan CKG bergantung pada transformasi menyeluruh di Kementerian Kesehatan.
”Transformasi di Kementerian Kesehatan harus berjalan optimal agar layanan sampai ke daerah 3T,” kata Cellica, seraya menegaskan perlunya peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dan ketersediaan obat.
Menurut Cellica, pemerataan bukan sekadar menambah fasilitas fisik, melainkan juga memastikan kesiapan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi digital untuk menjembatani jarak antarwilayah.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Bandung menunjukkan dukungan kuat terhadap perluasan CKG.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mendorong agar program ini lebih masif digunakan untuk deteksi dini penyakit menular seperti TBC dan untuk mempercepat rujukan pengobatan.
”Pelayanan perawat dan bidan mencerminkan kualitas layanan kesehatan di Bandung. Itu wajah nyata pemerintahan,” ujar Farhan.
Farhan menekankan, interaksi tenaga kesehatan di garis depan, seperti bidan dan perawat, adalah kunci keberhasilan program.
Menurutnya, pelayanan terbaik harus diimbangi pendekatan preventif untuk menurunkan prevalensi stunting dan penyakit degeneratif di perkotaan.
Sementara itu, dukungan fiskal dari pusat menjadi pilar penting untuk menjangkau daerah yang paling membutuhkan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, alokasi dalam RAPBN 2026 dirancang untuk memperkuat pemerataan melalui distribusi per kapita yang disesuaikan karakteristik wilayah.
Menurutnya, anggaran diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, dan Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Rincian alokasi belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) per kapita yang disebut antara lain, Sumatera Rp6,5 juta; Kalimantan Rp8,5 juta; Sulawesi Rp7,3 juta; Jawa Rp5,1 juta; Bali–Nusa Tenggara Rp6,4 juta; Maluku–Papua Rp12,5 juta.
”Melalui belanja K/L dan TKD, APBN terus mendorong redistribusi untuk pemerataan antarwilayah,” kata Sri Mulyani. (*/ign)
Editor : Gunawan.