JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Kondisi ibu kota mulai kembali ke suasana lebih tenang setelah kericuhan yang mewarnai unjuk rasa beberapa waktu lalu.
Namun, di ruang digital terus beredar kabar yang menyebut ribuan orang dari berbagai daerah akan memasuki Jakarta untuk memicu aksi susulan, sehingga menimbulkan keresahan publik.
Pihak kepolisian mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi dan tidak mudah mengikuti seruan yang bisa memicu tindakan anarkis.
Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, meminta warga untuk tetap tenang dan selektif terhadap pesan berantai di media sosial.
”Saya mengimbau masyarakat agar menyikapi setiap informasi dengan jernih. Saluran utama yang bisa dijadikan rujukan adalah media massa, wartawan, dan jurnalis yang menyampaikan informasi secara faktual,” ujarnya.
Menurut Brigjen Trunoyudo, setiap kabar perlu dicek sumbernya sebelum dipercaya atau disebarluaskan, dan peran media massa penting untuk meluruskan isu-isu yang beredar.
Kelompok pemeriksa fakta mencatat lonjakan informasi menyesatkan sejak aksi berlangsung.
Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) menyatakan sejumlah hoaks beredar luas, termasuk video konflik yang sebenarnya direkam di Baghdad namun diklaim sebagai peristiwa di Jakarta, serta klaim penjarahan di Gedung DPR dan Mal Atrium Senen yang tidak berdasar.
”Menjarah adalah tindakan yang harus dijauhi karena tergolong tindak pidana pencurian,” tulis Mafindo dalam pernyataannya sambil mengimbau kewaspadaan publik.
Hasil cek fakta dari beberapa media dan organisasi independen menguatkan temuan tersebut.
Contoh video dan klaim penjarahan yang ramai beredar ternyata bukan rekaman kejadian di lokasi yang diklaim.
Masyarakat diimbau untuk memeriksa klaim seperti itu melalui kanal cek fakta sebelum mempercayai atau membagikannya.
Tokoh publik juga memberikan pandangan agar rakyat menahan diri dari unjuk rasa fisik dalam situasi yang mudah memanas.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, menyarankan agar aspirasi sementara disalurkan lewat kanal digital untuk mengurangi potensi bentrokan di lapangan.
”Dengan menyaksikan banyaknya penyelewengan dan penjarahan, semua warga yang hendak mengungkap aspirasi sebaiknya cukup via medsos saja, jangan lagi fisik, setidaknya satu bulan ke depan,” tulis Jimly melalui akun X-nya. (*/ign)
Editor : Gunawan.