JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menaikkan alokasi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam RAPBN 2026 menjadi Rp335 triliun untuk memperluas cakupan penerima.
Dana besar itu akan diprioritaskan pada intervensi gizi, digitalisasi layanan, serta penguatan rantai pasokan pangan lokal.
Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjelaskan, angka Rp335 triliun mencerminkan perubahan skala program.
Target penerima MBG diperkirakan mencapai 82,9 juta orang, sehingga biaya operasional melonjak.
”Alokasi ini tidak semata angka. Kami menyiapkan intervensi harian dan sistem pendukung agar pemberian makanan bergizi bisa efisien, terukur, dan tepat sasaran,” kata Dadan menjelaskan motif peningkatan anggaran.
Data internal BGN menunjukkan estimasi kebutuhan operasional sekitar Rp1,2 triliun per hari.
Pemerintah merencanakan pemanfaatan anggaran untuk beberapa lini, pengadaan bahan pangan bergizi lokal, operasional dapur komunitas, distribusi harian, edukasi gizi, serta digitalisasi pelaporan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Model ini dimaksudkan agar intervensi gizi berjalan terstandar sekaligus memberdayakan rantai pangan lokal.
Sementara itu, anggota Fraksi Partai Demokrat DPR RI Andi Muzakkir Aqil mengingatkan, agar komposisi belanja negara tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal dan mutu layanan pendidikan.
Andi meminta agar prioritas belanja modal dan nomenklatur anggaran dikaji supaya program bantuan gizi tidak mengorbankan investasi jangka panjang di sektor pendidikan.
”Kami menghargai tujuan sosialnya, namun tata kelola anggaran harus memastikan kualitas layanan pendidikan tak terganggu,” kata Andi saat menyampaikan pandangan fraksi di rapat paripurna DPR.
Di tingkat daerah, pejabat seperti Wakil Bupati Kuningan Tuti Andriani menyambut baik inisiatif MBG sebagai upaya memperbaiki status gizi pelajar dan mendukung tumbuh-kembang anak yang sehat.
”Program ini harus jadi investasi jangka panjang: kesehatan anak berhubungan langsung dengan prestasi dan produktivitas masa depan,” ujar Tuti saat menghadiri peluncuran program skala lokal.
Pemerintah daerah diharapkan berperan dalam pelaksanaan agar distribusi dan mutu makanan sesuai standar. (*/ign)
Editor : Gunawan.