JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah terus menggiatkan program-program pemberdayaan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat serta menekan angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai industri.
Hal tersebut ditegaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
”Banyak inisiatif yang kami jalankan agar masyarakat tidak turun kasta,” kata Saifullah yang akrab disapa Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta.
Dia menjelaskan, Kemensos menyediakan bantuan modal berbunga rendah, pelatihan kerja, dan skema pemberdayaan untuk meringankan beban pekerja yang terdampak PHK.
”Kami fasilitasi pinjaman bunga rendah bagi pelaku usaha kecil, karena tanpa modal mereka sulit bertahan,” tambahnya.
Pelatihan kerja disusun agar selaras dengan kebutuhan industri saat ini, sehingga peserta dapat langsung memanfaatkannya.
Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan menyuplai perlindungan sosial lewat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 600.000, serta akses informasi pasar kerja dan pelatihan tambahan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan Satuan Tugas PHK (Satgas PHK) yang melibatkan berbagai unsur, termasuk serikat pekerja, dunia usaha, dan BPJS Ketenagakerjaan.
”Satgas PHK menjadi salah satu strategi pencegahan yang akan segera diluncurkan,” ujar Yassierli di Plaza BPJS Ketenagakerjaan, Kuningan.
Dukungan legislatif juga mengalir. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan perlunya intervensi langsung untuk membantu pengusaha dan tenaga kerja bertahan di tengah tekanan biaya operasional.
”Negara harus hadir dan mencari solusi, agar pengusaha dan pekerja dapat bertahan bersama,” tegas Cucun.
Dengan kolaborasi antar-kementerian, lembaga, dan parlemen, pemerintah menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat pasar tenaga kerja dan menekan PHK di seluruh sektor. (*/ign)
Editor : Gunawan.