JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan bahwa setiap pemindahan data pribadi ke luar negeri, termasuk ke Amerika Serikat, harus mematuhi ketentuan dalam Undang‑Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).
Pernyataan ini muncul di tengah peningkatan kerja sama digital dan teknologi lintas negara antara perusahaan Indonesia dan mitra asing.
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa meski terdapat kesepakatan dagang Indonesia–AS, semua pertukaran data harus mengikuti UU PDP.
”Transfer data hanya dilakukan ke negara yang diakui mampu menjamin keamanan dan kerahasiaan data pribadi sesuai undang‑undang,” ujarnya.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menambahkan bahwa kesepakatan perdagangan resiprokal tidak mencakup data pribadi seperti nama atau umur, melainkan data komersial—misalnya statistik penjualan berdasarkan wilayah.
Pengaturan detailnya akan diatur oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sebagai leading sector.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pelaku usaha diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mekanisme cross‑border data transfer sesuai UU PDP.
”Perusahaan dapat memperluas kerja sama internasional secara aman, tanpa mengorbankan privasi konsumen domestik,” katanya.
Seiring percepatan transformasi digital, pemerintah mengimbau semua institusi dan pelaku bisnis untuk rutin mengevaluasi sistem keamanan data.
UU PDP mengharuskan adanya jaminan perlindungan setara di negara tujuan sebelum data dikirim.
Dengan kebijakan ini, Indonesia menunjukkan komitmen menjaga hak privasi warga sekaligus membuka peluang kolaborasi global yang transparan, adil, dan akuntabel. (*/ign)
Editor : Gunawan.