Pemerintah Perketat Standar dan Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis

Gunawan. • Dipublikasikan Jumat, 25 Juli 2025 | 18:20 WIB
Sejumlah siswa menikmati makanan saat kegiatan uji coba makan bergizi gratis di Kota Bogor. (Foto : Sofyansyah/Radar Bogor)
Sejumlah siswa menikmati makanan saat kegiatan uji coba makan bergizi gratis di Kota Bogor. (Foto : Sofyansyah/Radar Bogor)

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah mengambil langkah tegas untuk memperkuat pengawasan dan peningkatan mutu Program Makan Bergizi Gratis (MBG), guna memastikan keamanan dan kualitas santapan bagi siswa penerima manfaat.

Kebijakan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menerapkan tata kelola yang lebih baik serta menjamin standar pangan sesuai ketentuan kesehatan.

Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Badan Gizi Nasional (BGN) dan instansi terkait untuk meninjau prosedur distribusi serta kebiasaan konsumsi peserta agar insiden keracunan massal tidak terulang.

”Kita perlu mengedukasi anak-anak tentang kebersihan tangan dan adaptasi menu baru, misalnya susu, supaya mereka nyaman dan aman mengonsumsinya,” ujar Presiden dalam rapat kabinet di Istana Negara.

Data sementara menunjukkan kasus keracunan mencapai kurang dari 200 siswa dari total lebih 3 juta penerima—atau sekitar 0,005 persen.

Presiden memberi apresiasi atas target BGN yang ingin meraih zero error dalam pelaksanaan MBG.

Menindaklanjuti laporan keracunan di SMPN 8 Kupang, Kepala BGN Dadan Hindayana mengumumkan penghentian sementara distribusi di sekolah tersebut sambil menunggu hasil uji sampel dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

”Kami akan segera menindaklanjuti temuan laboratorium BPOM dan mengumumkannya secara terbuka,” kata Dadan.

Untuk meningkatkan standar mutu, BGN kini menjalin kerja sama dengan Komite Akreditasi Nasional (KAN) dalam menerbitkan sertifikasi bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bertugas menyiapkan dan menyalurkan pangan program.

Di tingkat daerah, Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena meminta evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan MBG di provinsinya.

”Dengan mengikuti pedoman BGN dan mengacu instruksi BPOM, keracunan mustahil terjadi. Ini masalah pengelolaan yang harus segera diperbaiki,” tegas Melki.

Ia menambahkan, akan dibentuk Satgas Percepatan Pelaksanaan MBG untuk memperketat pemantauan kualitas dan operasional program di lapangan.

Melalui langkah-langkah ini—mulai dari edukasi kebersihan, penghentian sementara distribusi di lokasi bermasalah, hingga sertifikasi SPPG—pemerintah berupaya memastikan Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga aman dan berkualitas tinggi bagi seluruh peserta. (*/ign)

Editor : Gunawan.
Makan Bergizi Gratis (MBG)