JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemberantasan korupsi tak cukup hanya bergantung pada kebijakan di tingkat pusat. Keberhasilannya menuntut sinergi nyata antara pemerintahan pusat dan daerah.
Berbagai pihak kini menegaskan urgensi kerja sama lintas level untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyoroti peran nilai spiritual bagi pejabat publik.
”Ketika kita terhubung dengan Sang Pencipta, godaan untuk menyimpang—termasuk korupsi—akan hilang,” tegasnya.
Menurut Nasaruddin, tanpa kesadaran ketuhanan, pejabat mudah terjerumus dalam penyalahgunaan kekuasaan.
Jaksa Agung ST Burhanuddin menekankan pentingnya keselarasan langkah penegakan hukum di pusat dan daerah.
”Semangat pemberantasan korupsi harus sama kuatnya di seluruh Indonesia, dari ibu kota hingga pelosok,” ujarnya saat bertemu jaksa tinggi di Kalbar.
Ia mengingatkan agar penanganan kasus korupsi di daerah tidak kalah agresif dibandingkan di Jakarta.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Keuangan Daerah, Setya Negara, menyoroti area rawan korupsi.
”Data KPK menunjukkan 80% kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa. Ini yang harus kita kawal bersama,” katanya.
Setya menambahkan bahwa pengawasan proyek strategis nasional dan dana transfer ke daerah perlu diperkuat lewat koordinasi vertikal antara kementerian, lembaga penegak hukum, dan pemerintah daerah.
Dengan menegakkan integritas personal, memperketat mekanisme pengawasan, dan menyelaraskan upaya penindakan korupsi di semua tingkatan, pemerintah menunjukkan komitmen kuat membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan adil. (*/ign)
Editor : Gunawan.