JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah mempercepat digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) sebagai bagian reformasi Program Perlindungan Sosial.
Menteri Komunikasi dan Informatika, Meutya Hafid, menyatakan pihaknya bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menguji ketahanan sistem terhadap lonjakan data besar.
”Kami sedang melakukan uji keamanan SPLP bersama BSSN, memastikan infrastruktur digital penyaluran bansos handal dan aman,” kata Meutya usai rapat koordinasi dengan Dewan Ekonomi Nasional (DEN).
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) kini siap difungsikan sebagai tulang punggung digitalisasi bansos.
Meutya menekankan pentingnya interoperabilitas data antarlembaga dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar bansos tepat sasaran.
Senada, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan digitalisasi bansos menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah tengah menyiapkan Portal Perlinsos—platform terpadu yang mengintegrasikan Identitas Kependudukan Digital (DPI), data biometrik, dan SPLP.
”Portal Perlinsos akan memudahkan verifikasi, pendaftaran, dan pengelolaan bansos secara mandiri, cepat, serta transparan,” ujar Luhut.
Kabupaten Banyuwangi telah dipilih sebagai pilot project karena infrastruktur digitalnya memadai dan didukung komitmen pemerintah daerah.
”Hasil pilot akan dievaluasi ketat untuk direplikasi nasional,” tambah Luhut.
Mendukung upaya ini, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyebut Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menggantikan DTKS.
DTSEN membersihkan data tidak valid dan menambah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru sesuai kriteria.
”Ada 1,9 juta KPM lama yang terbukti tidak memenuhi syarat; mereka akan digantikan setelah verifikasi rekening,” jelas Gus Ipul.
Kolaborasi lintas kementerian dan lembaga ini diharapkan mempercepat transformasi digital pelayanan publik, meningkatkan efisiensi, serta menjamin akurasi dan transparansi dalam penyaluran bansos di seluruh Indonesia. (*/ign)
Editor : Gunawan.