JAKARTA, radarsampit.jawapos – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali memperkuat komitmen mengatasi backlog perumahan lewat program ambisius pembangunan 3 juta unit rumah.
Di samping memenuhi kebutuhan hunian rakyat, inisiatif ini juga menjadi daya tarik utama bagi investasi asing mencapai US$ 5 miliar (setara Rp 75 triliun).
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menjelaskan bahwa investor dari Qatar dan Turki telah menyatakan kesediaan menanamkan modal sebesar US$ 5 miliar untuk mendukung proyek ini.
”Komitmen US$ 5 miliar sudah ada di tangan—atau setara Rp 75 triliun—meski realisasinya masih perlu menyelesaikan sejumlah tantangan teknis,” ungkap Fahri.
Menurut Fahri, ketersediaan lahan dan mekanisme pasar perlu mendapatkan solusi cepat. Selain itu, ia menyoroti proses perizinan yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga, sehingga menimbulkan hambatan.
Oleh karena itu, Satgas Reformasi Regulasi diminta untuk menyentralisasi prosedur perizinan sektor perumahan agar investasi tidak terhenti.
”Perizinan saat ini terlalu tersebar. Sentralisasi melalui mandat Satgas adalah kunci agar komitmen tidak berhenti di atas kertas,” tegas Fahri.
Di pihak lain, Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) menekankan bahwa ketersediaan anggaran APBN untuk perumahan masih terbatas.
Dari total dana, hanya Rp 3,4 triliun yang bisa dialokasikan untuk pembiayaan rumah, cukup untuk membangun sekitar 269.779 unit.
Untuk mengatasi kendala pendanaan, Maruarar menyebut 2 juta rumah akan didanai melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sedangkan 1 juta sisanya berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) yang difasilitasi oleh Wakil Menteri Fahri Hamzah.
Program 3 juta rumah ini menjadi contoh nyata sinergi antara kebijakan sosial dan strategi ekonomi pemerintah.
Dengan menyeimbangkan kebutuhan dasar masyarakat dan peluang investasi asing, program ini diharapkan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. (*)
Editor : Gunawan.