Bidik 3 Juta Unit Rumah Subsidi hingga 2029

Gunawan. • Dipublikasikan Senin, 2 Juni 2025 | 17:15 WIB
Foto udara deretan rumah subsidi di Kawasan Bogor, Kamis (27/12/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)
Foto udara deretan rumah subsidi di Kawasan Bogor, Kamis (27/12/2024). (Salman Toyibi/ Jawa Pos)

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menetapkan target membangun tiga juta unit rumah subsidi sampai tahun 2029.

Hal itu sebagai upaya memperluas akses hunian layak untuk seluruh masyarakat, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan bahwa program ini menjadi prioritas utama untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

”Ambisi tiga juta rumah ini bukan sekadar janji, melainkan bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Kami mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo agar sektor perumahan turut berkontribusi pada target pertumbuhan ekonomi 8 persen,” ujar Maruarar.

Sebagai langkah awal, Kementerian PKP bersama Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menaikkan kuota pembangunan rumah subsidi dari 220.000 unit menjadi 350.000 unit hingga akhir 2025.

Berbagai insentif juga disiapkan, seperti pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pengecualian retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

”Kami optimistis dapat mencapai target 350.000 unit asalkan seluruh rangkaian ekosistem—pengembang, ketersediaan lahan, hingga kepastian pembiayaan—bekerja sinergis,” tambah Maruarar.

Untuk menunjukkan komitmennya, Maruarar Sirait meninjau langsung lokasi Perumahan Gran Harmoni Cibitung, Bekasi, didampingi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, Ketua PWI, dan ATVSI.

Pada kesempatan tersebut, kunci rumah subsidi diserahkan kepada lima pekerja industri media dan 78 wartawan lainnya.

Kegiatan serupa juga digelar serentak di Medan, Palembang, Makassar, Manado, dan Yogyakarta, masing-masing untuk sepuluh wartawan.

”Pemberian rumah subsidi untuk wartawan bukan bentuk sogokan, melainkan wujud kehadiran pemerintah bagi semua kalangan masyarakat. Wartawan tetap harus kritis dan menjadi mata serta telinga publik,” tegas Maruarar.

Ia menambahkan bahwa jika minat terus bertambah, kuota untuk wartawan dapat diperluas menjadi 2.000 unit, bahkan hingga 3.000 unit.

”Saya siap menyediakan 3.000 rumah subsidi untuk rekan-rekan media,” ungkap Maruarar Sirait.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini. Menurutnya, sebagian besar dari sekitar 100.000 wartawan di Indonesia belum memiliki hunian.

”Program ini sangat dibutuhkan karena sekitar 70 persen wartawan belum memiliki rumah,” ujar Meutya Hafid.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho turut menegaskan pentingnya peran bank penyalur—termasuk bank BUMN—dalam menjaga keberlanjutan penyaluran dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Ia berharap regulasi baru dapat memicu semangat semua pihak.

”Saatnya rakyat memiliki rumah subsidi. Kita perlu bekerja bersama, tidak boleh setengah hati. Mari kita ciptakan terobosan,” tutup Maruarar. (*)

Editor : Gunawan.
menteri perumahan dan kawasan permukiman rumah subsidi