JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Geliat narasi “Indonesia Gelap” yang belakangan ramai di media sosial dan diusung dalam beberapa aksi unjuk rasa menuai kontroversi.
Hal tersebut karena dianggap jauh dari kondisi riil bangsa dan berpotensi menimbulkan kegaduhan serta mengganggu stabilitas nasional.
Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Ketua Umum PP Tunas Indonesia Raya (TIDAR), menilai bahwa isu tersebut sengaja dipupuk untuk kepentingan politis.
”Narasi ‘Indonesia Gelap’ ini diciptakan dan dipropagandakan oleh pihak-pihak yang tidak mendukung kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto,” ungkap Saraswati.
Menurut Sara, penggunaan istilah semacam itu hanya memperkeruh situasi di tengah proses transisi pemerintahan yang sedang fokus membangun fondasi jangka panjang.
Ia mengimbau kaum muda untuk bersikap kritis namun tetap rasional, serta mewaspadai provokasi yang tidak konstruktif bagi kemajuan bersama.
Addin Jauharudin, Ketua Umum GP Ansor, turut menyoroti kemungkinan campur tangan kepentingan asing di balik gerakan ini.
Ia meyakini narasi tersebut bukan lahir secara alami dari masyarakat, melainkan hasil rekayasa yang bertujuan melemahkan kemandirian Indonesia, khususnya dalam kebijakan hilirisasi sumber daya alam.
”Setiap kali Indonesia menunjukkan kebangkitan, pihak luar berusaha menghambatnya. Isu ini tidak tumbuh dari kesadaran rakyat, melainkan diimpor untuk merusak kemandirian nasional,” tegas Addin.
Menanggapi tagar #IndonesiaGelap yang muncul di kalangan mahasiswa, Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara, menyatakan bahwa gambaran suram tersebut tidak mencerminkan kenyataan objektif negara saat ini.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka pintu untuk kritik, asalkan dilakukan dengan sopan dan bertanggung jawab.
Di tengah upaya pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan proses transisi pemerintahan yang damai, munculnya narasi-narasi yang tidak berdasar fakta justru dapat memperkeruh suasana serta mengurangi semangat kebersamaan.
Oleh karena itu, seluruh elemen bangsa diharapkan menjaga stabilitas dan bersinergi demi pembangunan berkelanjutan. (*)
Editor : Gunawan.