JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah sedang menggenjot pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis untuk memangkas jalur pasokan dan menekan harga bahan pokok.
Diharapkan inisiatif ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan, sekaligus menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi menekankan, koperasi ini bukan sekadar lembaga ekonomi, melainkan sarana untuk menegakkan pemerataan keadilan ekonomi.
”Ada 3,1 juta orang di Indonesia yang masih hidup dalam kemiskinan ekstrem. Koperasi ini hadir untuk memajukan kesejahteraan anggota serta mendukung pembangunan daerah dan desa,” ujar Budi.
Koperasi Merah Putih yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto ditargetkan mencapai 80.000 unit pada tahun ini.
Menteri Budi Arie optimis koperasi tersebut akan menjadi ujung tombak dalam memperpendek rantai distribusi.
”Selama ini pasokan bahan pokok bergerak dari pabrik ke distributor, baru ke pasar atau agen. Kini, bahan baku akan langsung dikirim ke koperasi tanpa melalui perantara lain,” jelasnya.
Agar berjalan profesional dan berkelanjutan, koperasi ini akan berada di bawah pembinaan dan pengawasan 22 kementerian.
”Sebagai badan usaha, koperasi harus produktif dan meraih laba. Tidak boleh ada penipuan, mark up, atau praktik fiktif. Keuntungan harus dinikmati anggota,” tegas Budi Arie.
Ia juga mengajak para penerima bantuan sosial (KPM) untuk mendaftar sebagai anggota koperasi, karena nantinya penyaluran bansos dan subsidi akan difasilitasi oleh Koperasi Merah Putih.
”Semua KPM diharapkan masuk ke koperasi, mengingat penyaluran bansos ke depan akan melalui lembaga ini. Antusiasme masyarakat sangat tinggi,” imbuh Budi.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyebut pemerintah menyiapkan modal awal Rp 3 miliar per koperasi dengan tenor pengembalian enam tahun.
”Ini bukan hibah. Plafon pinjaman tahap awal mencapai Rp 3 miliar per koperasi, tenor enam tahun,” kata Zulkifli Hasan.
Zulkifli memastikan dana tersebut disalurkan secara transparan dan profesional sesuai proposal masing-masing koperasi. Total anggaran yang dialokasikan untuk program ini mencapai Rp 250 triliun.
Enam fungsi utama yang akan dijalankan koperasi ini meliputi distribusi sembako, agen LPG 3 kg, distribusi alat pertanian, pengelolaan gudang, layanan keuangan seperti BRILink dan BNI, serta penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembelian hasil panen Bulog.
”Pembentukan koperasi ditargetkan rampung sebelum akhir Juni 2025, dengan pengumuman serentak pada 12 Juli 2025. Pada 28 Oktober 2025, koperasi sudah diharapkan beroperasi, gudang siap, dan distribusi berjalan,” tutup Zulkifli.
Dengan demikian, Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi desa, memangkas rantai pasokan, dan menurunkan harga bahan pokok demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. (*)
Editor : Gunawan.