RUU KUHAP Bakal Optimalkan Sistem Peradilan Pidana

Gunawan. • Dipublikasikan Kamis, 15 Mei 2025 | 18:25 WIB
Ilustrasi sidang
Ilustrasi sidang

JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memperkuat keadilan dalam sistem peradilan pidana nasional, selaras dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Sebagai bagian dari upaya modernisasi hukum acara pidana, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) tengah disusun dengan landasan kehati-hatian dan semangat reformasi.

Prof Abdul Chair Ramadhan, Ketua Umum Persatuan Doktor Pascasarjana Hukum Indonesia (PEDPHI), menekankan RUU ini penting untuk mewujudkan dan mengoptimalkan sistem peradilan pidana terpadu (integrated criminal justice system).

”Setiap tahap proses peradilan harus memenuhi standar keadilan prosedural dan keadilan substansial sebagai fondasi kepastian hukum. RUU ini diharapkan memberikan kerangka yang terukur dan terarah dalam penerapan hukum pidana,” ujar Prof. Abdul Chair.

RUU KUHAP juga dirancang untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam prosedur yang selama ini sering menimbulkan tafsir berbeda.

Mekanisme pengaduan yang transparan dan akuntabel akan diatur secara rinci agar setiap indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara profesional dan independen.

Sementara itu, Prof Romli Atmasasmita dari Universitas Padjadjaran menuturkan, revisi KUHAP harus mengakomodasi perkembangan paradigma hukum pidana kontemporer—yakni menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dengan perlindungan HAM.

”Legislatif perlu menelaah RUU ini dengan seksama supaya tidak menciptakan kemunduran. DPR juga wajib memperkuat pengawasan peradilan, termasuk mekanisme penyadapan dan penahanan, memastikan akses bantuan hukum sejak awal, serta menyelaraskan dengan standar HAM internasional,” tegas Prof. Romli.

Pemerintah percaya bahwa RUU KUHAP akan membawa Indonesia pada sistem peradilan yang lebih maju, adil, dan proporsional.

Perlindungan bagi pembela—termasuk penasihat hukum dan kuasa hukum—merupakan elemen krusial untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar aspek pemidanaan, tetapi juga pemulihan hak-hak para pihak yang terlibat.

Untuk mewujudkan hal tersebut, penyusunan RUU melibatkan berbagai pihak: organisasi advokat, komunitas akademik, dan elemen masyarakat sipil.

Pemerintah turut memantau pembahasan RUU KUHAP secara cermat, memastikan setiap pasal mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan jaminan perlindungan hukum yang setara bagi seluruh warga negara.

Dengan pengesahan RUU KUHAP, diharapkan sistem hukum Indonesia menjadi lebih responsif, transparan, dan berfokus pada keadilan bagi semua. (*)

Editor : Gunawan.
RUU KUHAP peradilan