JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Untuk menjaga mutu dan keterbukaan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menggandeng lembaga independen guna melakukan akreditasi program.
Langkah ini diambil agar kualitas makanan yang disediakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dapat terjaga, serta memastikan penerima manfaat mendapatkan asupan yang sehat dan bergizi.
Dadan Hindayana, Kepala BGN, menjelaskan bahwa akreditasi akan dimulai setelah program mencapai target 6 juta penerima manfaat dan dioperasikan oleh 2.000 SPPG.
”Kami akan menerapkan akreditasi setelah intervensi kami mencakup 2.000 SPPG yang melayani enam juta orang. Program ini dijadwalkan berjalan hingga Agustus dan selama jumlah SPPG tidak bertambah, akreditasi akan terus dilakukan,” ujar Dadan.
Menurutnya, proses akreditasi nanti akan mengklasifikasikan mutu makanan ke dalam beberapa kategori.
”Lembaga independen akan menilai makanan yang diproduksi, di mana makanan dengan kualitas terbaik akan dikategorikan sebagai unggul, yang menengah sebagai baik sekali, dan makanan dengan standar minimum tetap dikategorikan sebagai baik,” tambahnya.
Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan standar kesehatan makanan yang disediakan dalam MBG.
Lebih lanjut, Arip Muztabasani dari Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara mendorong agar pengawasan program juga melibatkan lembaga independen.
”Penting bagi pihak terkait untuk melibatkan lembaga independen dalam pengawasan agar potensi penyimpangan dapat dicegah. Pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk memastikan tidak ada makanan yang tidak layak dikonsumsi masuk ke dalam program ini,” ujarnya.
Langkah pemerintah dalam mengintegrasikan akreditasi dan pengawasan oleh lembaga independen menunjukkan komitmen kuat untuk memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat.
Dengan sinergi antara pemerintah, lembaga independen, dan partisipasi masyarakat, diharapkan setiap penerima MBG mendapatkan makanan yang sehat, bergizi, dan sesuai standar, sekaligus mencegah potensi penyimpangan yang dapat merugikan. (*)
Editor : Gunawan.