JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah menegaskan bahwa harga gas LPG 3 kilogram tidak akan naik, meskipun mulai 1 Februari 2025 penjualannya diberlakukan pembatasan.
Di pangkalan resmi, harga LPG 3 kg masih mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada perubahan terhadap subsidi maupun HET LPG 3 kg.
Ia menambahkan bahwa jika terjadi kenaikan harga, hal tersebut semata-mata akibat mekanisme pasar, bukan karena kebijakan pemerintah.
”Dari sisi pemerintahan, kebijakan terhadap LPG 3 kg tetap konsisten dan tidak ada penyesuaian harga,” ujarnya.
Prasetyo juga menyampaikan bahwa pembatasan penjualan ini dilakukan untuk menata ulang distribusi gas LPG sehingga subsidi tepat sasaran bagi penerima yang benar-benar membutuhkan.
”Ini bukan bermaksud menyulitkan, melainkan untuk memastikan bahwa subsidi dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” jelasnya.
Sementara itu, Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, memastikan bahwa pasokan LPG 3 kg di pangkalan resmi tetap terjamin dan harganya sesuai dengan HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah masing-masing wilayah.
”Bagi masyarakat, membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi lebih ekonomis dibandingkan jika membeli di pengecer, karena harga sudah sesuai dengan ketentuan HET,” tambahnya.
Wakil Menteri ESDM, Yuliot Tanjung, mengungkapkan bahwa jika terdapat harga LPG 3 kg yang lebih tinggi, hal tersebut kemungkinan terjadi karena pembelian di luar pangkalan resmi atau melalui pengecer.
Menurutnya, Pertamina tidak memiliki kewenangan untuk mengatur harga jual di luar saluran resmi.
”Kami pastikan harga LPG 3 kg tidak naik. Harga yang lebih tinggi hanya muncul jika masyarakat membelinya di luar pangkalan resmi atau di pengecer,” tegas Yuliot.
Pemerintah bersama Pertamina terus berupaya menjaga ketersediaan pasokan gas subsidi ini dengan harga yang tetap mengacu pada HET.
Masyarakat diimbau untuk membeli LPG 3 kg di pangkalan resmi agar mendapatkan harga yang wajar dan terhindar dari potensi kenaikan harga di pasar pengecer.
Kebijakan pembatasan ini diterapkan agar subsidi dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran kepada mereka yang benar-benar membutuhkan. (*)
Editor : Gunawan.