JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah semakin memperketat tindakan hukum terhadap operator judi online dengan menerapkan sanksi berat kepada para pelaku.
Langkah ini bertujuan untuk menekan maraknya praktik perjudian daring yang tidak hanya meresahkan masyarakat tetapi juga merugikan negara.
Berbagai operasi telah dilakukan oleh Bareskrim Polri untuk mengungkap jaringan judi online, termasuk yang mengelola situs seperti Agen 138, Dafabet, dan Judi Bola.
Selain menindak langsung para pelaku, pemerintah juga memperketat regulasi terhadap platform digital yang masih memfasilitasi konten perjudian daring.
Dalam salah satu kasus besar, Bareskrim Polri berhasil mengamankan empat tersangka yang terlibat dalam pengelolaan situs judi Agen 138.
Investigasi mengungkap bahwa sebagian keuntungan dari situs ini digunakan untuk membiayai pembangunan Hotel Aruss di Semarang.
Keempat tersangka yang diamankan memiliki inisial JO, JG, AHL, dan KW, masing-masing memiliki peran berbeda dalam menjalankan situs tersebut. JO, JG, dan AHL ditangkap di Lampung pada 7 Januari 2025 dan sejak 8 Januari 2025 ditahan di Rutan Bareskrim Polri.
Ketiganya bertugas mengelola transaksi keuangan dan layanan pelanggan. Sementara itu, KW yang bertanggung jawab sebagai manajer layanan pelanggan ditangkap di Jakarta pada 14 Januari 2025.
Selain kasus Agen 138, aparat juga berhasil mengungkap dua jaringan judi daring lainnya, yakni H5GF777 dan RGO Casino. Dalam kasus H5GF777, dua tersangka, yaitu MIA dan AL, telah ditetapkan sebagai pengelola situs. Dari kasus ini, aparat menyita barang bukti senilai Rp47 miliar.
Sementara itu, dalam jaringan RGO Casino, lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk HJ alias Zeus, yang berperan sebagai manajer operasional sekaligus mengendalikan 17 situs judi online lainnya.
Para tersangka dikenakan berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 terkait Tindak Pidana Transfer Dana.
Mereka juga dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang serta Pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara.
Sebagai bagian dari upaya pemberantasan judi online, pemerintah terus memperkuat regulasi untuk mencegah berkembangnya aktivitas ini.
Kementerian Komunikasi dan Ruang Digital (Kemkomdigi) berkomitmen untuk menutup akses ke situs-situs yang menyediakan layanan perjudian daring.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah akan terus bekerja sama dengan berbagai platform digital untuk menghapus konten judi daring.
Hingga saat ini, sebanyak 807.587 konten terkait perjudian online telah diblokir dari berbagai situs web dan alamat IP.
Selain pemblokiran, Kemkomdigi juga mulai menerapkan sanksi administratif terhadap Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat User-Generated Content (PSE UGC) yang tidak memenuhi kewajiban untuk memutus akses terhadap konten ilegal.
Platform yang tidak mematuhi aturan ini akan dikenai sanksi mulai dari peringatan hingga denda dalam jumlah besar.
Untuk memastikan efektivitas kebijakan ini, Kemkomdigi menggunakan Sistem Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) guna mengawasi platform digital yang berpotensi memfasilitasi perjudian daring.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan turut berperan dalam mendukung kebijakan ini dengan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI), yang memungkinkan hasil denda dari pelanggaran langsung masuk ke kas negara.
Langkah pemerintah ini mendapat dukungan luas dari berbagai pihak, termasuk anggota Komisi I DPR RI, Sumail Abdullah. Ia menyoroti pentingnya penertiban penjualan kartu SIM prabayar sebagai bagian dari strategi pencegahan.
Menurutnya, kebebasan dalam pembelian kartu SIM prabayar dengan data yang tidak valid menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan oleh pelaku judi online.
Dengan regulasi yang lebih ketat, aktivitas perjudian daring diharapkan dapat ditekan secara signifikan.
Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Alexander Sabar, mengungkapkan bahwa sejak 2017 hingga Januari 2025, pihaknya telah menangani lebih dari lima juta konten terkait judi online.
Kemkomdigi juga bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana yang terkait dengan aktivitas perjudian daring.
Pemerintah terus berkomitmen untuk menindak tegas operator judi online serta menutup celah yang memungkinkan bisnis ilegal ini terus berkembang.
Masyarakat diimbau untuk lebih waspada dan segera melaporkan aktivitas mencurigakan yang berhubungan dengan perjudian daring.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan judi online dapat diberantas secara maksimal demi menciptakan ruang digital yang lebih aman dan sehat bagi semua. (*)
Editor : Gunawan.