JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisaris Jenderal Eddy Hartono, menekankan pentingnya sinergi seluruh lapisan masyarakat dalam menangkal penyebaran radikalisme di Indonesia.
Eddy menjelaskan, dalam rangka pencegahan terorisme, peraturan telah menetapkan tiga pilar utama, yaitu kesiapsiagaan nasional, kontraradikalisasi, dan deradikalisasi.
”Langkah-langkah yang telah ditempuh merupakan wujud nyata komitmen pemerintah untuk mencegah aksi terorisme,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, meningkatkan literasi dan kesadaran masyarakat agar bersama-sama menghalau radikalisme menjadi salah satu prioritas utama BNPT, sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
”Melalui kesiapsiagaan nasional, kita berharap dapat membentuk Indonesia yang tangguh menghadapi berbagai ancaman radikalisme,” tambahnya.
Dalam konteks membangun kesadaran dan memperkuat nilai toleransi, inklusivitas, wawasan kebangsaan, serta kecintaan terhadap tanah air, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, menegaskan peran strategis perguruan tinggi.
Ia menilai bahwa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat merupakan alat utama dalam mencegah radikalisme.
”Pendidikan adalah fondasi dalam membangun masyarakat yang resilien. Peran perguruan tinggi sangat penting untuk mengoptimalkan upaya penanggulangan radikalisme dan terorisme,” kata Satryo.
Ia juga menekankan bahwa penguatan nilai-nilai Pancasila dan kesadaran akan pentingnya inklusivitas harus dijalankan melalui kurikulum, program pengabdian masyarakat, dan kebijakan kampus.
Kolaborasi antara perguruan tinggi, komunitas, dan pemerintah pun menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan yang toleran.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, BNPT berencana mendirikan Pusat Kesiapsiagaan Nasional di Jakarta Barat pada tahun ini.
Kepala Biro Umum BNPT, Fanfan Infansyah, menjelaskan bahwa fasilitas tersebut akan berfungsi sebagai pusat strategis untuk meningkatkan kesiapan bangsa dalam menghadapi ancaman teror dan radikalisme.
”Pusat ini nantinya akan melambangkan integrasi nasional dan tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesiapsiagaan, tetapi juga sebagai wadah koordinasi dan rehabilitasi bagi para returnees,” jelas Fanfan.
Selain itu, anggota DPR RI Nasyirul Falah Amru (Gus Falah) menekankan perlunya penyusunan regulasi hukum yang tegas untuk menghalangi penyebaran ideologi ekstrem yang bertentangan dengan Pancasila.
”Pemerintah harus segera menetapkan aturan yang jelas untuk melarang ideologi anti-Pancasila, terutama yang berakar pada ekstremisme agama,” tegas Gus Falah. (*)
Editor : Gunawan.