JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menegaskan komitmennya dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
Dalam 100 hari pertama, berbagai kebijakan strategis telah diterapkan guna memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat beroperasi secara efektif dan independen.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama pemerintahannya.
”KPK memiliki peran penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih. Pemerintah akan terus mendukung regulasi serta penguatan sumber daya agar KPK dapat menjalankan tugasnya secara optimal," ujarnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya penguatan KPK.
Menurutnya, independensi dan integritas lembaga ini harus tetap terjaga agar pemberantasan korupsi dapat berjalan secara efektif.
”KPK harus tetap menjadi institusi yang kredibel, objektif, dan bebas dari intervensi demi menjaga keadilan dalam penegakan hukum," tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan kesiapan lembaganya untuk bersinergi dengan pemerintah dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi.
Langkah-langkah konkret, seperti edukasi antikorupsi bagi sektor publik dan swasta, terus digalakkan guna memperkuat kesadaran masyarakat.
”Kami berkomitmen untuk menjaga independensi KPK dan memastikan hukum ditegakkan dengan transparan serta berintegritas," kata Setyo.
Dukungan terhadap pemberantasan korupsi juga datang dari pemerintah daerah. Salah satu contoh nyata adalah Kabupaten Purworejo yang telah meluncurkan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.
Inisiatif ini bertujuan meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengawasan, serta mencegah praktik korupsi di tingkat daerah.
Selain itu, KPK turut memperluas cakupan program edukasi antikorupsi hingga ke berbagai wilayah, melibatkan akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat sipil.
Langkah ini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai integritas sejak dini dan memperkuat komitmen bersama dalam menolak korupsi.
Pemerintah juga terus mendorong reformasi birokrasi guna menciptakan tata kelola yang lebih akuntabel dan efisien di berbagai sektor pelayanan publik.
Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, serta masyarakat, optimisme dalam menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan berintegritas semakin kuat.
Langkah-langkah strategis yang telah diterapkan dalam 100 hari pertama ini menjadi bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menegakkan prinsip keadilan dan transparansi demi masa depan Indonesia yang lebih baik. (*)
Editor : Gunawan.