JAKARTA, radarsampit.jawapos.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya terhadap penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) melalui kebijakan strategis yang secara langsung mendukung sektor ini.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM.
Kebijakan ini dirancang untuk meringankan beban pelaku usaha mikro sekaligus meningkatkan daya saing mereka di tengah tantangan ekonomi global.
Melalui peraturan ini, pemerintah memastikan penghapusan utang macet UMKM yang memenuhi syarat tertentu paling lambat pada April 2025.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyampaikan bahwa kebijakan ini menyasar pelaku usaha dengan total utang maksimal Rp300 juta untuk individu dan Rp500 juta untuk institusi, termasuk bunga pinjaman.
“Berdasarkan arahan dari PP yang diterbitkan oleh Presiden Prabowo, proses penghapusan piutang ini harus selesai dalam waktu enam bulan,” jelas Maman.
Selain penghapusan utang, pemerintah juga meluncurkan berbagai program untuk mendukung pemberdayaan UMKM.
Salah satu inisiatif andalan adalah peluncuran kartu usaha yang terbagi menjadi dua jenis: Kartu Usaha Afirmatif, untuk masyarakat miskin dan rentan, serta Kartu Usaha Produktif, yang ditujukan bagi pelaku usaha menengah.
Program ini memberikan akses permodalan, pelatihan, serta bantuan pengurusan sertifikasi dan perizinan, yang terintegrasi melalui platform digital "Sapa UMKM."
”Program ini tidak hanya memberikan akses permodalan, tetapi juga membantu proses legalisasi usaha dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaku UMKM. Hal ini mempermudah pemantauan dan evaluasi program secara keseluruhan,” tambah Maman.
Selain itu, kebijakan ini juga memprioritaskan pelaku usaha yang terdampak bencana alam. Presiden Prabowo menyatakan bahwa keputusan ini diambil setelah mendengar aspirasi dari kelompok tani, nelayan, dan pelaku UMKM di berbagai daerah.
”PP Nomor 47 Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi solusi nyata bagi kelompok tani, nelayan, serta pelaku UMKM,” ungkapnya.
Dukungan terhadap program ini juga datang dari Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM), Arief Mulyadi, yang menegaskan kesiapan institusinya untuk mendukung pendataan dan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.
”Saat ini, kami telah memiliki data aktif 15,2 juta pelaku usaha ultra mikro. Jika diakumulasi, total nasabah yang telah kami layani mencapai 21,2 juta,” ujar Arief.
Berbagai langkah ini dirancang untuk memperkuat UMKM sebagai pilar utama ekonomi nasional sekaligus mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia. (*)
Editor : Gunawan.