KUALA PEMBUANG, radarsampit.jawapos.com – Meski telah dinyatakan bebas dalam perkara dugaan korupsi pengadaan jasa intranet dan internet di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfosandi) Kabupaten Seruyan, Reson Rusdianto masih memperjuangkan pemulihan kedudukan jabatan definitifnya.
Mantan Kepala Diskominfosandi Seruyan itu telah kembali aktif sebagai aparatur sipil negara (ASN) sejak 1 November 2026. Namun, hingga kini, ia masih ditempatkan sebagai staf, berbeda dengan jabatan yang diembannya sebelum terseret perkara hukum.
Reson dinyatakan bebas oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palangka Raya. Upaya kasasi yang diajukan penuntut umum juga kandas setelah Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut. Dengan demikian, ia memperoleh kepastian hukum atas perkara yang menjeratnya.
Kasus tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan belanja jasa intranet dan internet di Diskominfosandi Seruyan tahun anggaran 2024. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah sebelumnya menetapkan dua tersangka, yakni Reson Rusdianto yang saat itu menjabat kepala dinas sekaligus Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta FIO, Manajer PT Indonesia Comnets Plus (ICON Plus) wilayah Kalimantan Tengah.
Selama menjalani proses hukum, Reson sempat diberhentikan sementara sebagai PNS. Setelah dinyatakan bebas dan putusan kasasi memperoleh kepastian hukum, ia kembali aktif sebagai ASN. Namun, pemulihan hak kepegawaiannya, khususnya terkait kedudukan jabatan definitif, belum tuntas.
Upaya meminta kepastian status kepegawaian sebenarnya telah dilakukan sejak pertengahan tahun. Pada 5 Juni 2026, Reson menyurati Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Seruyan untuk meminta penegasan statusnya.
Surat tersebut mendapat jawaban pada 11 Juni 2026. Dalam salah satu poinnya, pemerintah daerah menyatakan akan segera memproses pengaktifan kembali sekaligus pemulihan hak-hak kepegawaiannya secara penuh apabila putusan kasasi Mahkamah Agung menguatkan putusan bebas.
Setelah putusan hukum berkekuatan tetap, Reson kembali aktif sebagai ASN. Namun, persoalan kedudukan jabatan definitif belum terselesaikan.
Pada 5 November 2026, ia kembali menyurati Bupati Seruyan untuk meminta kepastian mengenai jabatan yang sebelumnya diemban. Namun, permohonan tersebut belum mendapat jawaban sesuai harapannya.
Persoalan itu semakin menjadi perhatian setelah terbit keputusan perpanjangan penugasan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Diskominfosandi atas nama Sarinah Maulidah.
Reson kemudian mengajukan keberatan administrasi pada 10 November 2026, sehari setelah menerima surat keputusan (SK) tersebut. Ia mempersoalkan SK Nomor 115 yang menurutnya telah berakhir masa berlakunya pada 9 November 2026.
Keberatan tersebut mendapat tanggapan tertulis dari bupati pada 16 November 2026. Namun, Reson menilai jawaban itu belum menyentuh substansi persoalan. Sebab, dalam surat tersebut, keputusan penugasan Plt. yang menurutnya telah berakhir justru dinyatakan masih berlaku.
Selain itu, telah terbit SK Nomor 141 yang memperpanjang penugasan Plt. Kepala Diskominfosandi hingga Februari 2027.
“Saya sudah tiga kali menyurati bupati. Yang saya harapkan sebenarnya sederhana, ada kepastian mengenai pemulihan hak kepegawaian saya. Karena putusan hukum sudah jelas, tentu persoalan administrasi ini juga perlu diselesaikan sesuai aturan,” katanya.
Meski demikian, Reson menegaskan tidak ingin persoalan tersebut berkembang menjadi konflik dengan pihak mana pun. Ia tetap menghormati Bupati Seruyan dan pemerintah daerah.
Menurutnya, langkah yang ditempuh merupakan bagian dari hak untuk memperoleh kepastian administrasi setelah perkara hukumnya selesai. Ia juga tidak ingin pengalaman panjang yang dilaluinya menjadi alasan untuk saling menyalahkan.
Dukungan keluarga, sahabat, dan sejumlah pihak selama menjalani proses hukum menjadi hal yang tidak dilupakannya.
“Saya tidak ingin persoalan ini menjadi pertentangan dengan siapa pun. Saya tetap menghormati pemerintah daerah. Saya hanya berharap setiap keputusan dilakukan secara objektif, transparan, dan berdasarkan hukum,” tuturnya.
Setelah melewati proses hukum yang panjang, Reson berharap dapat kembali menjalankan tugas dan memberikan kontribusi bagi Kabupaten Seruyan. Baginya, persoalan tersebut bukan semata-mata tentang jabatan, melainkan juga kesempatan untuk kembali mengabdi kepada masyarakat.
“Saya ingin kembali bekerja, mengabdi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Seruyan,” pungkasnya. (rdw/yit)
Editor : Heru Prayitno