Politikus PAN Usulkan Penyusunan Masterplan Ketahanan Air Bersih

Rado. • Dipublikasikan Selasa, 3 November 2026 | 12:30 WIB
Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Hafid bersama pengurus melakukan audiensi dengan Bupati Kotim Halikinnor, Senin (2/11).
Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Abdul Hafid bersama pengurus melakukan audiensi dengan Bupati Kotim Halikinnor, Senin (2/11).

 

SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Persoalan air bersih, termasuk kondisi air PDAM yang dirasakan asin di sejumlah wilayah Sampit, menjadi perhatian pengurus baru DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Dalam audiensi dengan Bupati Kotim Halikinnor, Senin (2/11), PAN mengusulkan penyusunan masterplan ketahanan air bersih sebagai solusi jangka panjang.

Ketua DPD PAN Kotim Abdul Hafid mengatakan, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Pemerintah daerah dinilai perlu menyiapkan perencanaan yang terarah agar penanganannya tidak hanya bersifat sementara.

"Persoalan air bersih ini merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Karena itu, perlu ada perencanaan jangka panjang, bukan hanya penanganan sementara. Kami mendorong agar pemerintah daerah menyusun masterplan ketahanan air bersih untuk Kotim," ujarnya.

PAN mengusulkan penyusunan Masterplan Ketahanan Air Bersih Kabupaten Kotawaringin Timur 2027–2035. Perencanaan tersebut mencakup diversifikasi sumber air baku, pembangunan dan optimalisasi reservoir, penguatan jaringan distribusi, serta kajian penerapan teknologi pengolahan air, seperti Brackish Water Reverse Osmosis (BWRO).

Selain persoalan air bersih, PAN juga mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengoptimalkan program pemerintah pusat. Salah satu peluang yang ingin dimanfaatkan adalah kemitraan dengan Anggota DPR RI Komisi V Muhammad Syauqie.

Abdul Hafid menyebutkan, sejumlah program yang dapat diperjuangkan untuk Kotim meliputi Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Instruksi Jalan Daerah (IJD), Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), serta Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS).

"Kami ingin peluang program dari pemerintah pusat bisa lebih banyak direalisasikan di Kotim. Untuk itu, perlu komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta anggota DPR RI," katanya.

Dia juga mendorong Pemkab Kotim menyiapkan daftar usulan prioritas pembangunan untuk tahun anggaran 2027. Persiapan tersebut meliputi pendataan desa sasaran, kesiapan administrasi dan lahan, serta penyusunan proposal teknis agar setiap usulan dapat ditindaklanjuti.

Adapun sektor yang menjadi perhatian mencakup pembangunan jalan dan jembatan, irigasi, sanitasi, perumahan masyarakat, penanganan banjir, serta akses transportasi. Pengembangan infrastruktur dan peningkatan fungsi Bandara Haji Asan Sampit juga menjadi bagian dari pembahasan.

"Kami berharap kebutuhan pembangunan di Kotim bisa dipetakan dengan baik. Dengan begitu, program yang diperjuangkan ke pemerintah pusat memiliki sasaran yang jelas dan dapat menjawab kebutuhan masyarakat," ungkapnya. (ang/yit)

 

Editor : Heru Prayitno
air pdam PAN Kotim