SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) meraih penghargaan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Terbaik Tingkat Kabupaten Kawasan Kalimantan Tahun 2026 dalam ajang Championship TP2DD di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (24/9/2026).
Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas komitmen Pemkab Kotim dalam mendorong percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Upaya ini terutama diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi pengelolaan pendapatan daerah, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
Baca Juga: Kunjungi Kantor DLH-BPBD, Bupati Kotim Tegaskan Penanganan Karhutla Harus Sampai Tuntas
Salah satu inovasi yang dikembangkan adalah digitalisasi melalui sistem pemetaan objek PBB-P2. Sistem tersebut membantu proses pendataan dan pemetaan objek pajak sehingga pengelolaannya dapat dilakukan lebih efektif, akurat, transparan, dan terintegrasi.
Bupati Kotim Halikinnor mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi dalam capaian tersebut. Menurutnya, penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama TP2DD Kotim, perangkat daerah, Bank Indonesia, serta pihak terkait lainnya.
Baca Juga: APBD Kalteng 2027 Defisit Rp350 Miliar, Struktur Keuangan Diminta Diperkuat
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja bersama. Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran TP2DD Kotawaringin Timur dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” ujar Halikinnor.
Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi motivasi bagi Pemkab Kotim untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi. Digitalisasi diharapkan dapat mempermudah masyarakat sekaligus memperkuat pengelolaan pendapatan daerah.
Baca Juga: Teras Narang: Jangan Jadikan Masyarakat Adat Kambing Hitam Karhutla di Kalteng
“Kita ingin digitalisasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Data objek pajak harus semakin akurat, pelayanan semakin mudah dan cepat, serta pengelolaan pendapatan daerah semakin transparan dan akuntabel,” tegasnya.
Halikinnor menandaskan, kolaborasi antarpihak akan terus diperkuat agar transformasi digital tidak hanya menjadi inovasi pemerintahan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap pelayanan dan pembangunan daerah. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor