SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) memperkuat upaya pencegahan korupsi dengan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk mengevaluasi sekaligus membenahi tata kelola pemerintahan.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen daerah dalam membangun birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Bupati Kotim Halikinnor bersama Wakil Bupati Irawati dan jajaran perangkat daerah mengikuti Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan di Gedung Merah Putih KPK RI, Jakarta Selatan, baru-baru tadi.
Baca Juga: Semarak Hari Koperasi ke-79 di Kotim, Jalan Sehat Jadi Ajang Sinergi UMKM
Rapat yang dipimpin jajaran Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK itu membahas penguatan sistem pemerintahan, mulai dari aspek administrasi, pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi di daerah.
Halikinnor menegaskan, evaluasi bersama KPK merupakan langkah penting untuk memastikan reformasi birokrasi berjalan secara konsisten dan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kepada masyarakat.
"Kami berkomitmen terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin bersih, transparan, dan akuntabel. Masukan serta evaluasi dari KPK menjadi pedoman penting bagi kami dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan pelayanan publik," katanya.
Baca Juga: SOPD Kotim Disorot, Fraksi PKB: Jangan Hanya Kerja Rutinitas, Harus Ada Reward-Punishment
Menurut Halikinnor, pendampingan dan evaluasi berkala dari KPK juga menjadi instrumen penting untuk memperkuat pengawasan internal, menutup celah penyimpangan, serta membangun budaya kerja yang profesional di lingkungan pemerintah daerah.
Bupati optimistis penguatan tata kelola tersebut akan meningkatkan kualitas birokrasi, mempercepat pelaksanaan pembangunan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor