SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Pengembangan Bandara H Asan Sampit jadi salah satu proyek strategis yang ditargetkan Pemkab Kotim. Apron baru atau area parkir pesawat beserta sejumlah fasilitas pendukung mulai direalisasikan pada 2027.
Bupati Kotim, Halikinnor, mengatakan pengembangan bandara menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya aktivitas penerbangan di Sampit, terlebih setelah dibukanya rute baru Super Air Jet Jakarta–Sampit–Jakarta yang mendapat sambutan positif dari masyarakat.
“Pembangunan gedung Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) serta pengembangan apron akan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kami menargetkan pembangunan tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2027,” ujarnya.
Menurut Halikinnor, peningkatan fasilitas bandara tidak hanya bertujuan memperkuat pelayanan transportasi udara, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk mendukung perkembangan ekonomi daerah yang terus tumbuh.
Selain pembangunan apron, Pemkab Kotim juga fokus menuntaskan berbagai aspek yang berkaitan dengan keselamatan penerbangan berupa penanganan hambatan atau obstacle di sekitar kawasan bandara yang selama ini menjadi perhatian regulator penerbangan.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan berbagai hambatan tersebut, termasuk penebangan pohon yang berpotensi mengganggu jalur penerbangan.
Halikinnor memastikan seluruh rekomendasi yang disampaikan Otoritas Bandar Udara akan ditindaklanjuti secara bertahap. Selain penanganan obstacle, pemerintah daerah juga akan melakukan penataan pagar di kawasan ujung bandara sesuai arahan Kementerian Perhubungan demi memenuhi standar keselamatan penerbangan.
Di sisi lain, pengembangan landasan pacu atau runway juga menjadi bagian dari rencana besar peningkatan kapasitas Bandara H Asan Sampit. Saat ini panjang runway bandara mencapai sekitar 2.050 meter.
Namun untuk proyek perpanjangan dan pelebaran runway, pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan akan mengambil peran utama.
“Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian Perhubungan, telah disepakati bahwa perpanjangan dan pelebaran runway menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian,” jelasnya.
Sementara pemerintah daerah akan memfokuskan sumber daya pada pembangunan infrastruktur penunjang yang menjadi kewenangan daerah, termasuk apron baru dan fasilitas operasional lainnya.(ktr-2/sla)
Editor : Slamet Harmoko