SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pengalaman mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Eselon II baru-baru tadi, dimanfaatkan Direktur RSUD dr Murjani Sampit dr Yulia Nofiany untuk memperkuat arah kepemimpinan di rumah sakit yang dipimpinnya.
Salah satu poin penting yang dibawa pulang adalah penerapan kepemimpinan yang lebih adaptif dan mengedepankan empati, setelah peserta pelatihan melakukan visitasi ke Kabupaten Aceh Tamiang.
Menurut dr Yulia, pola pembelajaran dalam PKN kali ini berbeda dibanding sebelumbya. Peserta tidak lagi sekadar belajar dari instansi dengan pelayanan terbaik, tetapi juga dari daerah yang prenah menghadapi krisis, baik bencana maupun tekanan sosial ekonomi.
Baca Juga: Tersangka Pelecehan Santri Diduga Lepas Status WNI, Polri Kesulitan Kejar Syekh Ahmad di Mesir
“Pendekatannya lebih pada bagaimana sebuah daerah bisa bangkit setelah situasi sulit, termasuk peran pemimpin dalam membaca kondisi dan membangun kedekatan dengan masayarakat,” ujarnya.
Ia menilai, keberhasilan Aceh Tamiang dalam memulihkan kondisi daerah tidak terlepas dari kepemimpinan yang mampu beradaptasi dengan cepat serta memiliki empati terhadap masyarakt.
Pembelajaran tersebut dinilai sangat relevan dengan sektor pelayanan kesehatan. Rumah sakit, kata dia, dituntut responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat sekaligus tetap mampu menjaga kualitas layanan.
Baca Juga: Sidang Sabu 9,3 Kg di PN Sampit Berlanjut, Tujuh Terdakwa Terancam Hukuman Berat
“Intinya, kepemimpinan itu harus adaptable dan empatik. Situasi terus berubah, sehingga pemimpin harus fleksibel, tetapi tetap berorinetasi pada pelayanan,” katanya.
Ke depan, RSUD dr Murjani akan mendorong pola kepemimpinan yang tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memperkuat pendekatan kemanusiaan, baik kepada pasien maupun tenaga kesehatan.
Baca Juga: BGN Ultimatum SPPG, Wajib Tambah Penerima Manfaat Ibu Hamil, Menyusui, dan Balita
Selain itu, Yulia juga menegaskan pentingnya peran pejabat eselon II dalam menentukan arah strategis organisasi. Posisi tersebut, menurutnya m emiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kebijakan yang diambil mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Eselon II adlah penentu arah kebijakan. Mereka harus mampu membuat organisasi tetap adaptif terhadap perubahan, baik dari sisi regulasi maupun kebutuhan masyarakat, sehinga pelayanan publik tetap optimal,” tandasnya. (adv/yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor