SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com - DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak pemerintah daerah segera menyusun grand design penataan drainase Kota Sampit guna mengatasi persoalan banjir yang kerap berulang setiap tahun.
"Kita berharap bahwa tahun depan di dalam APBD 2027, pemerintah lebih serius untuk membuat grand design penataan saluran drainase dalam kota," kata Ketua Fraksi PAN DPRD Kotim Dadang Siswanto.
Baca Juga: Airbus Tertarik Memperkuat Ekosistem Industri Dirgantara di Indonesia
Banjir di Sampit bukan persoalan baru. Kondisi tersebut terus berulang setiap tahun, terutama saat curah hujan tinggi, dan menunjukkan bahwa sistem drainase yang ada belum berjalan maksimal.
"Ini bukan hal baru. Sejak dulu kondisinya seperti ini terus. Artinya, perlu ada perencanaan yang komprehensif dan menyeluruh," tegasnya.
Baca Juga: Oknum BKPSDM Kotim Tak Masuk Kerja, Setelah 'Kesenggol' Dugaan Kasus SK Mutasi Palsu
Ia menyebut, penataan drainase sebenarnya telah masuk dalam visi kepala daerah. Namun, DPRD menilai implementasi di lapangan masih belum optimal sehingga diperlukan langkah konkret melalui perencanaan matang.
Dadang juga menyoroti dampak banjir yang meluas hingga ke kawasan permukiman, gang, dan fasilitas umum di wilayah seperti Baamang dan Mentawa Baru Ketapang.
Baca Juga: DPRD Desak Investigasi Menyeluruh Atas Dugaan SK Mutasi Palsu ASN Kotim
Padahal, 2 wilayah tersebut disebut menjadi wajah Kota Sampit yang perlu mendapat perhatian serius.
"Jangan hanya fokus di jalan utama seperti Jalan A Yani dan sekitarnya, tapi juga harus melihat kondisi drainase di permukiman warga," ujarnya.
Selain itu, ia mengapresiasi adanya regulasi Peraturan Daerah yang mewajibkan pengembang perumahan menyediakan fasilitas publik, termasuk drainase dan sanitasi, yang nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini dinilai dapat membantu mengurangi sebagian persoalan banjir di kawasan perumahan.
Baca Juga: Jadi Lokasi Wisata 'Bonbin' Dadakan, Lapak Hewan Kurban di Sampit Diserbu Warga Bawa Anak-anaknya
Namun demikian, DPRD menegaskan bahwa penanganan banjir tidak hanya bergantung pada infrastruktur. Peran masyarakat juga dinilai penting dalam menjaga kebersihan lingkungan.
"Kami juga mengajak warga untuk bersama menjaga lingkungan. Tidak semua banjir disebabkan sistem drainase, tapi juga faktor kebersihan," tandasnya. (ang/fm)
Editor : Farid Mahliyannor