SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Pemkab Kotim) mulai menyusun langkah strategis untuk mengoptimalkan pemanfaatan kios di kawasan Ikon Jelawat Sampit yang hingga kini masih banyak belum difungsikan.
Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kotim menilai kondisi tersebut sebagai potensi ekonomi yang belun tergarap, terutama dalwm mendorong pertumbuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Baca Juga: 5 Tahun Dibiarkan Rusak! Jalan Katingan Hulu Makan Korban, Warga Tuntut Aksi Nyata
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskop UKM Perindag Kotim, Muslih, mengungkapkan, ketertarikan pelaku usaha terhadap aset daerah sebenarnya mulai terlihat.
Salah satunya muncul saat kegiatan kerja bakti di rooftop Pusat Perbelanjaan Mentaya (PPM) Sampit yang dipublikasikan melalui media sosial.
“Ada pengusaha yang berminat membangun kafe di rooftop PPM setelah melihat kegiatan tersebut,” ujarnya.
Baca Juga: Jelang May Day, Polisi Siaga Penuh, Negosiator hingga Pasukan Pengurai Massa akan Diturunkan
Namun demikian, pihaknya mengarahkan minat tersebut untuk dialihkan ke kawasan Komplek Ikon Jelawat, khususnya kios di lantai dua maupun area rooftop yang memiliki panorama serupa menghadap Sungai Mentaya.
“Kami tawarkan agar usaha kafe itu dikembangkan di Ikon Jelawat, karena potensi pemandangannya sama dan bisa menghidupkan kawasan ini,” jelasnya.
Upaya tersebut sejalan dengan program yang tengah digencsrkan pemerintah daerah untuk menghidupkan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut. Salah satunya melalui penyelenggaraan hiburan musik setiap malam Minggu guna menarik kunjngan masyarakat.
Baca Juga: Dari ‘Kota Kotor’ hingga Lolos Sanksi! Inilah Jurus Kotim Benahi TPA dan Diakui Kementerian
Berdasarkan data Diskop UKM Perindag, dari sekitar 25 kios yang tersedia di lantai satu dan dua, baru delapan kios di lantai satu yang terisi, sementara seluruh kios di lantai dua masih kosong.
“Kami masih mencari formulasi terbaik agar kios-kios ini bisa dimanfaatkan secara optimal. Jika aktif, tebtu akan berdampak pada peningkatan retribusi daerah,” ungkap Muslih.
Baca Juga: Salah Tafsir Bisa Berujung Penjara! Bupati Ingatkan Kades Jangan 'Ngasal' Pahami Aturan
Ia menambahkan, sebagian kios tersebut sebenarnya telah memiliki pemegang kontrak jangka panjang. Namun, pemanfaatannya belum berjalan maksimal sehingga tidak memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah.
“Seharusnya setiap kios dikenakan retribusi sekitar Rp300 ribu hingga Rp400 ribu per bulan. Namun karena tidak difungsikan, penarikan retribusi tidak dilakukan,” tukasnya. (yn/fm)
Editor : Farid Mahliyannor