SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus menegaskan komitmennya menciptakan hunian layak bagi masyarakat, khususnya warga terdampak kebakaran.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, Pemkab Kotim tetap mengalokasikan dana untuk penanganan rumah korban kebakaran sebagai bentuk perlindungan sosial sekaligus upaya pemulihan kawasan permukiman.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Bina Konstruksi, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DSDABMBKPRKP) Kotim. Sepanjang 2025, dinas ini menangani berbagai program infrastruktur permukiman, mulai dari penataan jalan lingkungan, pembangunan dan renovasi rumah terdampak kebakaran, hingga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH).
Kepala DSDABMBKPRKP Kotim Mentana Dhinar Tistama mengatakan, capaian tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menghadirkan lingkungan permukiman yang aman, sehat, dan layak huni.
“Sepanjang 2025, ada beberapa program mulai dari penataan jalan lingkungan, penanganan rumah terdampak kebakaran, hingga peningkatan kualitas rumah tidak layak huni,” ujar Mentana, Jumat (23/1).
Di sektor jalan lingkungan, sepanjang 6.843,23 meter telah ditangani di sejumlah kawasan permukiman. Selain itu, tiga unit box culvert dibangun untuk menunjang kelancaran akses dan sistem drainase, yang penting dalam mencegah genangan serta mendukung pengendalian banjir di kawasan padat.
Di sektor perumahan, DSDABMBKPRKP menangani 39 unit rumah warga terdampak kebakaran, terdiri atas 32 unit pembangunan baru dan 7 unit renovasi sesuai tingkat kerusakan. Bantuan tersebut tersebar di Kelurahan Kotabesi Hulu, Baamang Hilir, Sawahan, dan Tanah Haluan.
Dari dokumentasi kegiatan terlihat perubahan signifikan. Kondisi bangunan yang sebelumnya rata tanah kini berubah menjadi rumah layak huni, meski sebagian masih menggunakan konstruksi kayu.
Selain penanganan korban kebakaran, DSDABMBKPRKP Kotim juga meningkatkan kualitas 107 unit rumah tidak layak huni. Program ini menyasar masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok rentan, termasuk warga penderita AIDS, tuberkulosis, dan malaria (ATM) sebanyak empat unit.
Sumber pendanaan RTLH berasal dari berbagai skema: 10 unit dari dana pokok pikiran DPRD, 2 unit dari APBD Kotim, 5 unit bantuan Baznas, dan 86 unit bantuan APBN melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Selain itu, dinas ini juga melakukan pekerjaan galian batas Tempat Pemakaman Umum (TPU) sepanjang 1.866 meter sebagai bagian dari penataan kawasan permukiman.
“Tahun ini kami berharap program yang telah berjalan pada 2025 dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat Kotim merasakan manfaatnya, khususnya dalam menciptakan rumah layak huni dan lingkungan permukiman yang bersih dan nyaman,” kata Mentana.
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Ardawati, menambahkan, program RTLH yang bersumber dari APBD Kotim tidak dianggarkan pada 2026. Tahun ini hanya tersedia bantuan penanganan rumah korban kebakaran sebanyak delapan unit.
Sementara itu, program BSPS yang bersifat nasional telah diajukan sebanyak 500 unit ke Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. “Kami masih menunggu persetujuan. Jika disetujui, SK calon penerima bantuan akan terbit pada Maret atau April,” ujar Ardawati.
Selain itu, pada 2026, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman juga akan melaksanakan dua perda, yakni Perda Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) serta Perda Kawasan Kumuh. Program lain meliputi penanganan jalan lingkungan dan pekerjaan galian batas tanah pemakaman di wilayah KM 16.
“Khusus Bidang Perkim, diperkirakan ada sekitar 60 paket kegiatan tahun ini. Nilai total anggarannya belum bisa disebutkan, karena beberapa paket usulan DPRD lokasinya sama. Jumlah paket bisa berubah saat pergeseran anggaran,” tandas Ardawati. (hgn/yit)
Editor : Heru Prayitno