Posbakum Bantu Masyarakat Hadapi Permasalahan Hukum

Yuni Pratiwi Iskandar • Dipublikasikan Kamis, 28 Agustus 2025 | 06:05 WIB
IRAWATI WAKIL BUPATI KOTIM
IRAWATI WAKIL BUPATI KOTIM

SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com - Upaya membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) terus digencarkan.

Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi program tersebut agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan hukum.

Wakil Bupati Kotim Irawati mengatakan, pihaknya telah mengarahkan seluruh camat untuk segera membantu Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam proses pembentukan Posbakum di wilayah masing-masing.

Langkah ini menjadi tindak lanjut dari arahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar setiap desa dan kelurahan memiliki Posbakum.

“Kami minta semua camat proaktif. Segera bantu Bagian Hukum supaya pembentukan Posbakum bisa berjalan cepat dan sesuai target. Ini penting, karena keberadaan Posbakum akan sangat membantu masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum,” kata Irawati, Rabu (27/8/2025).

Program ini ditargetkan melahirkan 185 Posbakum di Kotim, terdiri atas 168 desa dan 17 kelurahan. Keberadaannya diharapkan dapat memberikan solusi penyelesaian masalah hukum secara damai di tengah masyarakat, sekaligus mendekatkan akses layanan hukum ke tingkat desa dan kelurahan.

Sebelumnya, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang (MBK) menjadi salah satu daerah yang mulai merealisasikan program ini. Camat MBK Irpansyah menyampaikan, hingga saat ini sudah ada dua Posbakum yang terbentuk, yakni di Kelurahan Mentawa Baru Hilir dan Kelurahan Ketapang.

“Semua kelurahan dan desa diwajibkan membentuk Posbakum. Kami sudah mulai di dua kelurahan. Pembentukan ini juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pihak yang paham hukum agar bisa benar-benar membantu warga,” jelas Irpansyah.

Lurah Mentawa Baru Hilir Rita Purwanto menambahkan, keberadaan Posbakum sangat bermanfaat bagi masyarakat.

“Kalau dari sisi kelurahan, kami menilainya sangat bagus karena dapat membantu warga, terutama dalam persoalan hukum. Kepengurusan sudah terbentuk, hanya saja teknis pelaporan dan tindak lanjut masih menunggu arahan serta pelatihan dari pusat,” ujarnya.

Dengan adanya dukungan pemerintah daerah, diharapkan pembentukan Posbakum dapat segera tuntas dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kotim. (yn/fm) 

 

Editor : Farid Mahliyannor
posbakum layanan hukum wakil bupati