KUALA KURUN, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunung Mas (Gumas) menegaskan komitmennya untuk terus berbenah dalam upaya meningkatkan daya saing daerah.
Pernyataan ini disampaikan Sekretaris Daerah Gumas, Richard, usai mengikuti rilis Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting, yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), di ruang rapat lantai 1 kantor bupati, Selasa (24/2).
“IDSD bukan sekadar angka, tetapi cerminan kerja keras bersama. Kabupaten Gumas harus mampu menunjukkan bahwa daerah ini memiliki kapasitas untuk tumbuh dan bersaing, baik di tingkat provinsi maupun nasional,” kata Richard, Rabu (25/2).
Richard menjelaskan, Gumas memiliki potensi besar di berbagai sektor, termasuk pertanian, perikanan, pariwisata, dan perkebunan. Jika dikelola dengan baik, sektor-sektor ini dapat menjadi kekuatan utama dalam menghadapi persaingan antar daerah.
“Dengan partisipasi aktif dalam rilis IDSD 2025, kami berharap posisi daya saing daerah di tingkat nasional dapat meningkat,” tambahnya.
Richard menekankan, hasil IDSD harus dijadikan motivasi untuk bekerja lebih baik. Kabupaten Gumas tidak hanya harus dikenal dengan kekayaan alamnya, tetapi juga kualitas sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan inovatif.
“Dengan optimisme itu, Gumas akan terus berkembang menjadi daerah yang unggul, berdaya saing, dan berkontribusi besar bagi pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah,” ujarnya.
Sekda juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam membangun Bumi Habangkalan Penyang Karuhei Tatau yang lebih maju.
Sementara itu, Kepala BRIN, Arif Satria, mengatakan IDSD 2025 bukan sekadar daftar peringkat, tetapi instrumen strategis untuk membantu pemerintah daerah mengidentifikasi kelemahan dan menetapkan prioritas pembangunan.
“Data indeks ini digunakan untuk menyusun kebijakan berbasis bukti. Fokusnya bukan kompetisi simbolik, tetapi perbaikan kinerja yang terukur dan berkelanjutan,” tegas Arif.
Ia juga mengingatkan, perkembangan teknologi bergerak sangat cepat, sering melampaui kecepatan respons kebijakan publik. Pemerintah daerah diharapkan lebih adaptif menghadapi berbagai perubahan.
“Sinkronisasi antara visi, strategi, dan pelaksanaan di tingkat pusat dan daerah menjadi kunci agar transformasi pembangunan berjalan inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya. (arm/yit)
Editor : Heru Prayitno