KUALA KURUN, Radarsampit.jawapos.com - Tiga perangkat daerah membantu Pemerintah Desa Tumbang Malahoi, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas (Gumas), dalam melakukan berbagai persiapan sebagai calon desa percontohan antikorupsi.
"Tiga perangkat daerah itu yakni Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Santik), Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) serta Inspektorat," ucap Kepala DPMD Kabupaten Gumas Yulius, Kamis (4/9/2025).
Dia mengatakan, sesuai arahan Pemerintah Provinsi Kalteng dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Desa Tumbang Malahoi sebagai calon desa percontohan antikorupsi.
"Kriteria yang dimaksud adalah berkaitan dengan aturan dan ketentuan dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta keterbukaan informasi publik," terangnya.
Dia menuturkan, DPMD dan Inspektorat melakukan pembinaan dan pengarahan terhadap kriteria yang berkaitan dengan aturan dan ketentuan mengelola APBDes. Sedangkan diskominfo santik membantu dalam hal keterbukaan informasi publik, melalui berbagai media.
"Pembinaan tersebut dilakukan secara tatap muka maupun memanfaatkan platform digital," ujarnya.
Untuk tatap muka, tim gabungan DPMD, inspektorat dan diskominfo santik sudah tiga kali melakukan kunjungan ke Desa Tumbang Malahoi. Di samping itu, Pemerintah Desa Tumbang Malahoi juga sudah tiga kali menjalani kegiatan di inspektorat, serta dua kali menjalani kegiatan di DPMD.
"Kami juga telah membentuk grup WhatsApp untuk memudahkan tim dalam melakukan pembinaan dan arahan kepada Pemerintah Desa Tumbang Malahoi. Semoga nanti hasilnya maksimal," harapnya.
Terpisah, Kepala Desa Tumbang Malahoi Iseskar menyampaikan, saat ini pihaknya terus melakukan upaya agar memenuhi kriteria sebagai calon desa percontohan antikorupsi, sesuai dengan kriteria yang diminta Inspektorat Kalteng dan KPK RI.
"Kami juga mendapatkan banyak manfaat karena menjadi calon desa percontohan antikorupsi. Yang pasti kami lebih berhati-hati mengelola APBDes, selalu berpegang pada aturan dan ketentuan yang berlaku, serta kedepankan keterbukaan informasi publik," pungkasnya. (arm/fm)
Editor : Farid Mahliyannor