NANGA BULIK, radarsampit.jawapos.com – Wakil Bupati Lamandau Abdul Hamid meminta Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Forum PUSPA) memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Lamandau. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pelantikan pengurus Forum PUSPA Kabupaten Lamandau periode 2025–2028 di Aula Bappedarida Kabupaten Lamandau, Rabu (4/11).
Abdul Hamid menegaskan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, keluarga, masyarakat, organisasi, dunia usaha hingga media.
Menurutnya, perempuan harus memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan. Sementara itu, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan, pendidikan, serta lingkungan yang aman dan layak bagi tumbuh kembangnya.
Dia menilai, Forum PUSPA memiliki posisi strategis sebagai wadah kolaborasi dan partisipasi masyarakat. Karena itu, forum tersebut diharapkan tidak hanya menjadi tempat koordinasi, tetapi juga mampu melahirkan program dan aksi nyata yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
"Saya mengajak seluruh pengurus untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan, meningkatkan edukasi kepada masyarakat, serta turut mendorong pencegahan kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak," pesannya.
Selain itu, Forum PUSPA diharapkan turut mendukung pengembangan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), serta memperkuat layanan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Lamandau.
Ketua Forum PUSPA Lamandau yang baru dilantik, Helen Erawati Abdul Hamid, mengatakan keluarga dan masyarakat memiliki peran mendasar dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kesejahteraan perempuan serta anak.
Menurutnya, keluarga merupakan tempat pertama bagi anak untuk mengenal nilai, norma, dan budaya sebelum berinteraksi dengan lingkungan yang lebih luas.
"Kita semua adalah bagian dari masyarakat. Tugas kita adalah berperan aktif melalui berbagai program kegiatan serta berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam upaya pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak," ungkap Helen.
Dia menjelaskan, langkah awal kepengurusan Forum PUSPA adalah menyusun program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, sekaligus membangun jejaring kerja sama dengan berbagai pihak terkait.
Dukungan pendanaan dari pemerintah daerah, pihak swasta, maupun perorangan juga diperlukan agar program yang direncanakan dapat berjalan.
Sementara itu, Sekretaris DP3AP2KB Kabupaten Lamandau Asi Arini menjelaskan, Forum PUSPA dibentuk sebagai wadah partisipasi publik untuk menyamakan persepsi dan menangani berbagai persoalan perempuan dan anak.
Persoalan tersebut meliputi kekerasan, prostitusi, pernikahan usia anak, putus sekolah, eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga pemberdayaan perempuan.
Kepengurusan Forum PUSPA periode 2025–2028 melibatkan berbagai unsur masyarakat. Terdiri atas 15 kader organisasi perempuan, dua pengusaha perempuan, seorang pemerhati anak, satu perwakilan organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta seorang jurnalis perempuan.
Dengan keterlibatan berbagai unsur tersebut, Forum PUSPA diharapkan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memperluas partisipasi masyarakat untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan perempuan dan anak di Kabupaten Lamandau. (mex)
Editor : Heru Prayitno