NANGA BULIK, radarsampit.jawapos.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Lamandau menghadapi kendala keterbatasan anggaran. Kebutuhan operasional penanganan karhutla yang belum tersedia diperkirakan mencapai Rp908.669.272.
Hal tersebut terungkap dalam rapat kolaborasi penanganan karhutla yang dipimpin Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra dan dihadiri sejumlah perusahaan besar swasta (PBS) akhir pekan lalu.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lamandau Hendikel mengatakan, anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD untuk insentif pemadam hanya Rp78,75 juta. Sementara kebutuhan riil penanganan sejak 28 Agustus hingga 24 September diperkirakan mencapai sekitar Rp342 juta.
“Anggaran DPA BPBD untuk insentif pemadam hanya sebesar Rp78,75 juta. Sementara kebutuhan riil penanganan sejak 28 Agustus hingga 24 September telah diestimasikan mencapai sekitar Rp342 juta,” jelas Hendikel.
Kebutuhan anggaran diperkirakan masih bertambah. Hingga 31 Oktober 2026, diperlukan tambahan sekitar Rp162 juta. Untuk bahan bakar minyak (BBM), DPA hanya mengalokasikan Rp8,88 juta. Padahal, satu kali kegiatan pemadaman membutuhkan sekitar 260 liter solar, Dexlite, maupun Pertalite.
Berdasarkan laporan penanganan karhutla periode Januari-September 2026, tercatat 159 kejadian kebakaran. Luasan lahan yang terbakar mencapai sekitar 29,59 hektare pada Juli, meningkat menjadi 182,83 hektare pada Agustus, dan 119,18 hektare pada September.
Laporan tersebut juga mencatat 64.454 titik panas (hotspot) sepanjang Januari-September 2026. Kondisi ini meningkatkan kebutuhan personel dan dukungan operasional untuk pemadaman di lapangan.
Hendikel menyebutkan, personel yang terdaftar di posko terdiri atas 31 personel BPBD, 13 personel TNI, 56 personel Polri, dan 20 personel Damkar. Jumlah tersebut masih ditambah relawan dan personel lapangan lainnya sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sekitar Rp500 juta belum dapat dicairkan. Status Kabupaten Lamandau masih Siaga Darurat sehingga belum memenuhi persyaratan untuk dinaikkan menjadi status Darurat Bencana.
Keterbatasan fiskal daerah juga menjadi tantangan. Dalam rapat disampaikan, Pemkab Lamandau mengalami pemotongan anggaran belanja daerah sekitar Rp300 miliar pada perubahan anggaran.
Dalam kondisi tersebut, Bupati Lamandau meminta dukungan PBS untuk membantu memenuhi kebutuhan BBM operasional BPBD dan Damkar selama penanganan karhutla.
“Setiap perusahaan swasta diharapkan dapat mengumpulkan bantuan BBM jenis Dexlite sebanyak 500 liter untuk menutupi kebutuhan operasional armada BPBD dan Damkar,” ujar Rizky.
Sebanyak 27 PBS diharapkan dapat memberikan bantuan BBM tersebut. Pengumpulan dan pengoordinasian bantuan diserahkan kepada Asisten Administrasi Pembangunan, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam Kabupaten Lamandau.
Meski menghadapi keterbatasan anggaran, penanganan karhutla tetap dilakukan dengan mengerahkan kekuatan yang tersedia. Tim gabungan BPBD, TNI, Polri, Damkar, relawan, dan unsur lainnya terus dikerahkan ke sejumlah wilayah yang mengalami kebakaran.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamandau Syaifudin Zuhri melaporkan, dukungan konsumsi bagi personel lapangan dilakukan melalui pembukaan Dapur Umum Siaga Karhutla.
Dapur umum tersebut didanai melalui gerakan ASN Peduli Karhutla berupa sumbangan barang dan dana dari aparatur sipil negara. Setiap hari, dapur umum rata-rata menyiapkan 65-70 bungkus makanan untuk personel di posko.
Rinciannya, sekitar 50 bungkus disalurkan ke Posko BPBD dan 15 bungkus ke Posko Damkar. Berdasarkan persediaan yang ada, bahan pangan hasil sumbangan ASN diperkirakan masih mencukupi kebutuhan dapur umum hingga sekitar 30 hari ke depan.
Penanganan karhutla di Lamandau membutuhkan tidak hanya pengerahan personel dan peralatan, tetapi juga dukungan logistik dan pembiayaan operasional. Pemkab sebelumnya juga menerima bantuan logistik dari pihak swasta untuk mendukung kebutuhan petugas di lapangan. (mex/yit)
Editor : Heru Prayitno