NANGA BULIK, radarsampit.jawapos.com – Pemerintah Kabupaten Lamandau memastikan akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat untuk menghentikan sementara atau memmoratorium pembakaran lahan untuk kepentingan lokal. Kebijakan tersebut menjadi langkah antisipasi mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas di tengah kondisi kemarau dan ancaman El Nino.
Hal itu disampaikan Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Lamandau, Dr. Meigo, saat mewakili Bupati Lamandau dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Karhutla secara virtual, Senin (7/9). Rakor berlangsung di Aula Setda Kabupaten Lamandau dan dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago dari Jakarta.
Dalam rakor tersebut, pemerintah pusat meminta seluruh pemerintah daerah menghentikan sementara ketentuan yang memperbolehkan pembakaran lahan untuk kepentingan lokal. Langkah itu diambil karena ancaman karhutla masih tinggi dan fenomena El Nino diperkirakan belum mencapai puncaknya.
Menanggapi arahan tersebut, Pemkab Lamandau akan memperkuat pencegahan dan pengendalian karhutla, terutama melalui peningkatan koordinasi dan pengawasan di lapangan.
“Kita tentu akan menindaklanjuti arahan pemerintah pusat ini. Prinsipnya, keselamatan lingkungan dan masyarakat menjadi prioritas kita bersama, terlebih kondisi saat ini masih cukup rawan terhadap karhutla,” ujar Meigo.
Menurutnya, moratorium pembakaran lahan harus diikuti penguatan koordinasi lintas sektor. Pemkab Lamandau akan mendorong sinergi pemerintah daerah, TNI/Polri, dunia usaha, dan masyarakat untuk mencegah munculnya titik api.
“Kita akan memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama di wilayah-wilayah yang rawan. Patroli dan pengawasan harus ditingkatkan, begitu juga edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran yang berpotensi menimbulkan kebakaran lebih luas,” katanya.
Meigo menegaskan, pencegahan karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Perusahaan pemegang izin dan masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga wilayah Lamandau dari ancaman kebakaran.
“Ini bukan hanya pekerjaan pemerintah. Semua pihak harus bergerak bersama. Dunia usaha juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan wilayah kerjanya aman dari kebakaran, sementara masyarakat kami harapkan ikut menjaga lingkungan dan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran,” tegasnya.
Rakor tersebut turut dihadiri ratusan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU). Pemerintah pusat juga menyoroti peningkatan luas lahan terbakar serta pentingnya kewaspadaan dini menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga akhir tahun.
Pemkab Lamandau berharap kolaborasi seluruh pihak dapat menekan potensi karhutla sekaligus menjaga kualitas udara dan kesehatan masyarakat.
“Kita ingin Lamandau tetap aman dari karhutla. Karena itu, pencegahan harus dilakukan sejak dini dan tidak menunggu api membesar. Dengan sinergi semua pihak, mudah-mudahan potensi kebakaran dapat kita tekan semaksimal mungkin,” pungkas Meigo. (mex/yit)
Editor : Heru Prayitno