NANGA BULIK, radarsampit.jawapos.com – Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra mengambil langkah diskresi untuk mengatur distribusi dan harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Lamandau. Kebijakan tersebut diambil karena kondisi krisis BBM dinilai sudah darurat dan berdampak terhadap masyarakat.
Rizky mengatakan pemerintah daerah perlu bergerak cepat merespons persoalan distribusi dan disparitas harga BBM yang dinilai semakin mendesak. Persoalan BBM tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan kendaraan, tetapi juga telah menyentuh ketahanan energi dan pangan.
Hal tersebut disampaikan Rizky seusai rapat membahas kelancaran distribusi dan disparitas harga BBM di Kabupaten Lamandau yang digelar di Aula Sekretariat Daerah Lamandau, Senin (10/8).
"Ini diskresi karena melawan aturan. Sebenarnya tidak boleh aturan ini dibuat, tetapi demi masyarakat, kami siap salah. Namun, salah juga kalau kami membiarkan," kata Rizky saat diwawancarai.
Ia menegaskan kondisi tersebut sangat mendesak karena berdampak terhadap ketahanan pangan dan energi masyarakat.
"Ini sangat-sangat urgen. Masalah ketahanan pangan dan energi sangatlah terasa dampaknya," ujarnya.
Salah satu kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) Pertalite dan Biosolar bersubsidi berdasarkan wilayah di tingkat pengecer. Kebijakan itu diambil karena harga BBM di tingkat pengecer dinilai sudah tidak wajar.
Berdasarkan laporan kepala desa dan camat se-Kabupaten Lamandau, harga Pertalite dan Pertamax di tingkat pengecer mencapai Rp20.000 hingga Rp25.000 per liter. Namun, BBM tersebut kerap tidak tersedia sehingga kondisi itu mulai mengganggu aktivitas masyarakat.
"Ada 1 juta liter per bulan. Kalau dibagi per hari, harusnya dapat 9 liter per kepala. Kok bisa di masyarakat tidak ada minyak, kok bisa harganya setinggi itu? Kan tidak masuk akal. Tanggal 15 nanti kita lakukan penertiban," tegasnya.
Untuk Pertalite, HET ditetapkan berbeda di setiap wilayah dengan mempertimbangkan jarak dan kondisi distribusi dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Harga terendah ditetapkan Rp13.000 per liter, sedangkan harga tertinggi mencapai Rp17.000 per liter.
Selain menetapkan HET, pemerintah daerah memperketat mekanisme pembelian BBM bersubsidi. Penggunaan barcode akan diperketat dan disesuaikan dengan nomor polisi kendaraan. Pembelian diberlakukan setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.
Seluruh SPBU di Lamandau diharapkan membuka pelayanan secara serentak pada jam tersebut. Penertiban akan melibatkan TNI, Polri, Dinas Perhubungan, serta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Untuk memastikan ketersediaan BBM hingga ke pelosok, pemerintah desa akan menerbitkan surat penunjukan bagi agen penyalur BBM di desa. Pemerintah kecamatan dan desa akan mendata kebutuhan BBM masyarakat serta menentukan penyalur yang akan mendapatkan surat penunjukan untuk memperoleh jatah BBM dari SPBU.
Terkait kekosongan BBM di wilayah Kota Nanga Bulik dan sekitarnya pada Senin (10/8), Rizky meminta maaf kepada masyarakat. Menurut dia, kelangkaan tersebut juga merupakan dampak dari pelaksanaan pesta rakyat.
"Kegiatan tersebut menyedot banyak pendatang dari luar daerah sehingga BBM kita di kota menjadi langka," ungkapnya.
Meski demikian, Rizky memastikan pemerintah daerah akan terus mengevaluasi mekanisme pendistribusian BBM bersubsidi setiap minggu, yakni setiap Senin. Evaluasi dilakukan agar kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Selain Pertalite, Pemerintah Kabupaten Lamandau juga menetapkan penyesuaian HET untuk BBM jenis Biosolar bersubsidi. Kebijakan tersebut diambil karena di lapangan harga Biosolar mencapai Rp18.000 per liter.
Rizky menegaskan seluruh kebijakan tersebut diambil dalam situasi yang dinilai mendesak. Pemerintah daerah memilih mengambil risiko kebijakan untuk menjaga distribusi BBM dan memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi darurat. (mex/yit)
Editor : Heru Prayitno