NANGA BULIK, RADAR SAMPIT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamandau mengumpulkan seluruh pengelola SPBU se-Kabupaten Lamandau untuk membahas kelangkaan dan lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) yang di tingkat masyarakat sempat mencapai Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Rapat koordinasi dipimpin Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra di Aula Setda Lamandau, Rabu (29/7).
Rapat tersebut dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Lamandau M. Irwansyah, jajaran Forkopimda, perwakilan pengelola SPBU, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta instansi teknis lainnya.
Bupati Rizky Aditya Putra menegaskan, Pemkab Lamandau bersama Forkopimda mengambil langkah untuk mengatasi kendala distribusi dan kenaikan harga BBM yang dikeluhkan masyarakat.
"Kita sudah memanggil sejumlah pelaku usaha SPBU untuk duduk bersama, sekaligus mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Pemkab Lamandau bersama pengelola SPBU menyepakati sejumlah langkah, yaitu menetapkan skema antrean BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar khusus masyarakat umum atau bebas pelangsir setiap hari pukul 07.00–10.00 WIB. Kebijakan ini berlaku di Kecamatan Bulik dan Kecamatan Sematu Jaya mulai 30 Juli 2026.
Selain itu, disepakati penetapan harga eceran tertinggi (HET) Pertalite sebesar Rp13.000 per liter untuk wilayah Kota Nanga Bulik, SKPE, dan Kecamatan Sematu Jaya.
Sementara itu, pengaturan distribusi BBM untuk kecamatan lainnya di Kabupaten Lamandau akan dibahas lebih lanjut pada awal Agustus 2026 bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa.
Bupati juga mengimbau masyarakat agar tidak panik karena pasokan BBM bersubsidi di Kabupaten Lamandau dipastikan mencukupi.
"Untuk kuota BBM bersubsidi di Lamandau kita pastikan aman," tandasnya. (bib/yit)
Editor : Heru Prayitno