NANGA BULIK,radarsampit.jawapos.com- Puluhan mahasiswa dan pemuda di Nanga Bulik menunjukkan antusiasme mereka dalam nonton bareng (nobar) dan diskusi mengenai film dokumenter Pesta Babi Vol II, Minggu (17/5) malam.
Meski berjalan lancar, pihak penyelenggara mengaku sempat mendapat intervensi, dari beberapa pihak hingga harus kucing-kucingan dan berpindah lokasi sebanyak tiga kali.
Kegiatan yang diinisiasi oleh Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Lamandau itu, digelar di Cafe Songopitu, Jalan Batu Batanggui Gang Mufakat, Nanga Bulik.
Ketua DPC GMNI Lamandau, Debby Pramana Putra mengungkapkan, hambatan sempat datang dari pihak aparat dengan dalih menjaga kondusivitas wilayah. Film tersebut dinilai memuat isu-isu sensitif. Debby pun sangat menyayangkan adanya bentuk intervensi dan pembatasan ruang diskusi publik ini, yang juga menyasar kepada pemilik tempat acara (kafe) sebelumnya.
Menurutnya, alasan pelarangan film dokumenter di Indonesia sering kali berlindung di balik isu SARA atau propaganda. Padahal, isi film tersebut murni memotret realitas sosial.
"Kalau film itu berbicara tentang konflik tanah adat, deforestasi, dan dampak sosial pembangunan, bagian mana yang dianggap berbahaya? Esensi menonton Pesta Babi ini justru untuk merangsang masyarakat agar lebih kritis dalam melihat sesuatu yang janggal," tegas Debby saat dikonfirmasi wartawan, Senin (18/5).
Debby menambahkan, pembangunan nasional sudah sepatutnya melibatkan masyarakat adat setempat agar tidak menyisakan bom waktu di kemudian hari. "Pemerintah harus membuka ruang publik dan melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Kalau tidak, konflik sosial bisa muncul karena miskomunikasi," ujarnya.
Usai pemutaran film, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi kritis yang membedah isu konflik agraria, deforestasi, hingga dampak sosial dari proyek pembangunan nasional.
Turut hadir dalam forum tersebut, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pangkalan Bun, Muhammad Affis Mulyadin. Affis menekankan, program strategis pemerintah, termasuk ketahanan pangan nasional, harus dieksekusi dengan pendekatan dialogis, bukan koersif.
"Pemerintah harus turun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat. Dialog-dialog dengan masyarakat penting dilakukan agar program pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru," imbuhnya.
Sesi diskusi berjalan dinamis dan interaktif. Banyaknya rintangan sebelum acara dimulai justru memicu rasa penasaran dari kalangan pelajar yang hadir.
Andrian, salah satu siswa SMA 1 Bulik yang ikut menjadi peserta, mengaku heran mengapa film sekritis ini harus dibatasi pemutarannya.
"Sebenarnya dari pandangan saya seluruh Indonesia harus menonton film dokumenter ini agar semua bisa tahu bagaimana keadaan Indonesia sekarang," tuturnya polos.(mex/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama