SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, mendorong seluruh perangkat daerah, kecamatan, hingga desa untuk tetap berinovasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Pemkab menilai keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan daerah.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kotawaringin Timur, Umar Kaderi, menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus disikapi dengan kreativitas dan terobosan, termasuk memanfaatkan sumber pendanaan alternatif yang sah seperti dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
“Meski ada efisiensi anggaran, kita jangan sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Kita bersama seluruh camat dan OPD harus berinovasi agar pembangunan ke depan tetap berjalan,” kata Umar Kaderi, Senin (9/2/2026).
Ia mencontohkan, salah satu organisasi perangkat daerah telah memanfaatkan dana CSR perusahaan untuk mendukung program pembangunan. Namun, menurutnya, masih banyak OPD dan kecamatan yang belum mengetahui atau belum optimal memanfaatkan potensi dana CSR tersebut.
“Contohnya di Dinas Perikanan, ada program yang memanfaatkan dana CSR perusahaan. Ini sebenarnya bisa ditiru oleh OPD maupun kecamatan lain,” ujarnya.
Umar menekankan, pemanfaatan dana CSR dan sumber pendanaan sah lainnya dapat menjadi solusi untuk menutup keterbatasan anggaran daerah akibat kebijakan efisiensi.
Ia berharap langkah tersebut dapat diterapkan secara lebih luas, terutama untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur juga mengajak perusahaan yang beroperasi di wilayah Kotawaringin Timur untuk turut berperan aktif dalam pembangunan daerah, khususnya di desa dan kelurahan sekitar wilayah kerja perusahaan.
“Kami berharap perusahaan bisa berpartisipasi bersama membangun Kotawaringin Timur, terutama membantu desa dan kelurahan di sekitar lokasi operasionalnya,” katanya.
Partisipasi tersebut, lanjut Umar, dapat diwujudkan melalui dukungan pembangunan infrastruktur jalan, sektor pendidikan, kesehatan, penyediaan air bersih, hingga peningkatan sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang bagi masyarakat.
“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan sangat penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat, meski di tengah keterbatasan anggaran,” pungkasnya. (ktr-2/sla)
Editor : Slamet Harmoko