SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Rimbun turut melontarkan kritik keras terhadap Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni yang membatalkan atau mengubah agenda kunjungan di Kotim, Rabu (14/10).
Ia menilai, keputusan tersebut menunjukkan buruknya koordinasi pemerintah pusat dengan daerah di tengah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Bahkan terkesan pemerintah pusat mengabaikan kondisi daerah yang khususnya di Kotim saat ini
Menurutnya, pemerintah daerah dan DPRD seharusnya mendapat ruang untuk menyampaikan kondisi serta kendala penanganan karhutla secara langsung kepada kementerian yang membidangi kehutanan.
“Bahkan kita sudah persiapkan agenda tinjauan lapangan supaya langsung melihat dan menyampaikan itu ke Pak Presiden secara faktual,”imbuh Rimbun.
Dirinya juga menyoroti koordinasi Menhut selama kunjungan ke Kotim yang menurutnya hanya dilakukan bersama tim Manggala Agni. Padahal, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat yang terdampak dan berkepentingan dalam penanganan kebakaran.
“Saya sesalkan mereka hanya koordinasi dengan tim Manggala Agni. Jadi kita ini tak ada dianggap oleh mereka. Tidak salah kalau penanganan ini suruh Manggala Agni sendiri saja lagi,” cetus Rimbun.
Menurutnya, pola koordinasi seperti itu justru menghambat upaya bersama dalam menangani karhutla. Pemerintah daerah, kata dia, bukan pihak yang ingin mencampuri kewenangan kementerian, melainkan ingin ikut membantu menyelesaikan persoalan yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Baca Juga: Api Karhutla Terus Meluas, DPRD Kotim Desak Bencana Nasional
Rimbun mengungkapkan, pemerintah daerah selama ini juga mengalami kesulitan berkoordinasi dengan kementerian. Padahal, penanganan karhutla membutuhkan komunikasi yang terbuka dan kerja sama antarpemerintahan agar berbagai kendala di lapangan dapat segera ditangani.
“Kita ini mau membantu. Ini sebenarnya bagian dari tupoksi Menhut. Karena ketidakmampuannya menjaga hutan sampai terbakar ini, seharusnya ada koordinasi dengan daerah. Jangan sampai kita mau membantu saja malah sulit berkoordinasi,” tegasnya.
Ia mengingatkan, pemerintah pusat tidak seharusnya memandang daerah hanya sebagai pelaksana di lapangan. Pemerintah daerah dan DPRD memiliki pengalaman serta informasi mengenai kondisi wilayah yang dapat menjadi bahan penting dalam menentukan langkah penanganan karhutla.
Rimbun bahkan memperingatkan bahwa sikap pemerintah pusat yang dinilai mengabaikan aspirasi daerah berpotensi memicu perlawanan warga.“Makanya jangan salah, ke depannya warga ini akan melawan dengan arogansi pemerintah pusat kalau begini polanya. Dengan mudah dia membatalkan agendanya hari ini,” pungkasnya. (ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama