SAMPIT,radarsampit.jawapos.com-Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) dinilai menghadapi sejumlah pekerjaan rumah besar. Efisiensi anggaran, karhutla, kekurangan air bersih dan persoalan BBM, yang masih menjadi masalah yang harus segera ditangani.
Hal itu diutarakan pemerhati kebijakan publik Agung Adisetiyono yang mengatakan posisi Sekda sangat penting untuk memastikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak menghadapi persoalan tersebut.
“Sekda ini kepala birokrasi. Bupati dibantu tiga asisten dan kepala OPD. Kalau diibaratkan tubuh, Sekda adalah kepalanya, sedangkan asisten dan kepala OPD adalah kaki tangannya. Jadi semuanya harus bergerak dalam satu arah,” kata Agung.
Baca Juga: Diana Setiawan Jadi Pj Sekda, Siap Bereskan Pekerjaan yang Tertunda
Menurutnya, persoalan Kotim saat ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri-sendiri oleh OPD.“PR-nya banyak dan saling berkaitan. Anggaran terbatas, karhutla masih terjadi, masyarakat kekurangan air bersih dan persoalan BBM juga belum selesai,” ujarnya.
Agung menilai, kekurangan air bersih menjadi persoalan yang harus segera mendapat perhatian.Menurutnya, pemerintah jangan hanya mengirim bantuan air ketika warga sudah mengeluh.
“Harus ada pemetaan wilayah yang rawan kekurangan air. Pemerintah harus tahu berapa kebutuhan warga dan dari mana sumber air,” katanya.
Dirinya pun mendorong pemerintah menyiapkan sumber air alternatif seperti sumur bor, embung dan penampungan air.
“Kalau setiap kemarau masalahnya selalu sama, berarti harus ada solusi permanen. Tangki air hanya menyelesaikan kebutuhan sementara,” imbuh Agung.
Karhutla juga menjadi pekerjaan besar. Agung menilai penanganannya tidak bisa hanya mengandalkan BPBD.“BPBD tidak bisa bekerja sendiri. PUPR, DLH, kecamatan, desa, perusahaan dan aparat harus dilibatkan,” katanya.
Dirinya juga meminta pemerintah memetakan titik rawan kebakaran sekaligus sumber air yang bisa digunakan untuk pemadaman.
“Kalau sumber airnya jauh atau tidak ada, harus disiapkan alternatif. Bisa sumur bor, embung atau penampungan air. Jadi ketika api muncul, petugas tidak lagi mencari sumber air,” paparnya.
Selain itu, persoalan antrean BBM juga harus mendapat perhatian. Agung menilai pemerintah perlu mencari penyebab antrean yang berulang.“Kalau stok disebut aman tetapi masyarakat masih antre panjang, berarti ada masalah yang harus dicari. Jangan berhenti pada pernyataan stok aman,” katanya.
Dirinya pun mendorong Pemkab Kotim duduk bersama Pertamina, BPH Migas, SPBU dan kepolisian.Data pasokan dan kebutuhan setiap SPBU, menurutnya, perlu dibuka dan dievaluasi.
“Harus diketahui berapa kebutuhan setiap SPBU, berapa pasokan yang datang dan kapan antrean terjadi. Dari situ bisa diketahui masalahnya ada di mana,” tambahnya.
Di tengah efisiensi anggaran, Agung mengingatkan agar pemerintah tidak salah menentukan prioritas.“Efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran. Yang harus dipangkas adalah pemborosan. Pelayanan dasar masyarakat jangan sampai ikut terganggu,” pungkasnya.
Agung juga mendorong Pj Sekda membuat evaluasi rutin. Setiap masalah harus memiliki OPD penanggung jawab dan batas waktu penyelesaian.
“Sekda jangan hanya menjadi pengatur administrasi. Sekda harus memastikan semua kaki birokrasi bergerak. Ukuran akhirnya sederhana, apakah masalah masyarakat berkurang atau tidak,” pungkasnya.(ang/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama