SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendorong pemerintah pusat meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ke status darurat nasional.
Dorongan tersebut menyusul dampak karhutla yang dinilai semakin luas, mulai dari terganggunya transportasi hingga aktivitas masyarakat dan kesehatan.
Ketua DPRD Kotim, Rimbun, mengatakan kondisi karhutla di Kotim saat ini perlu mendapat perhatian lebih besar dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kabut asap tidak hanya mengganggu penerbangan, tetapi juga berdampak terhadap transportasi darat dan air.
“Kita sama-sama melihat fakta bahwa karhutla bukannya berkurang, tetapi kabut asapnya justru bertambah. Ini menjadi kendala dan mengganggu penerbangan. Bukan hanya penerbangan, transportasi darat dan air juga terganggu,” kata Rimbun, Selasa (22/9).
Menurutnya, aktivitas masyarakat dan kondisi kesehatan juga ikut terdampak. Selain persoalan asap, kekeringan yang terjadi bersamaan dengan karhutla menimbulkan persoalan baru berupa keterbatasan air bersih di sejumlah wilayah.
“Sekarang bertambah lagi pekerjaan rumah kita, bagaimana memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang kesulitan mencari air bersih karena dampak kekeringan ini,” ujarnya.
Rimbun mengatakan penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak, mulai dari pemerintah daerah, instansi vertikal, masyarakat, mahasiswa hingga DPRD.
Namun, keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu kendala dalam menghadapi dampak bencana yang semakin luas.
Karena itu, DPRD Kotim mendorong pemerintah pusat memberikan dukungan lebih besar, termasuk melalui peningkatan status penanganan menjadi darurat nasional. Menurut Rimbun, status tersebut berkaitan dengan dukungan dan sumber pembiayaan penanganan bencana.
“Kalau status bencana nasional, maka sumber anggarannya dari pemerintah pusat atau APBN. Anggaran dikucurkan ke daerah yang terkena bencana,” jelasnya.
Rimbun menyebut pemerintah daerah saat ini memiliki dana tidak terduga untuk penanganan bencana sekitar Rp5 miliar.
Dari jumlah tersebut, sekitar Rp1,5 miliar telah dicairkan melalui tim penanganan karhutla, dengan pencairan berikutnya juga sekitar Rp1,5 miliar.
Namun, ia menilai anggaran tersebut belum mencukupi untuk menangani seluruh dampak karhutla. Kebutuhan tidak hanya untuk pemadaman, tetapi juga mencakup pelayanan kesehatan, penyediaan air bersih, sarana dan prasarana penanganan karhutla, serta operasional petugas di lapangan.
“Kalau kita lihat dari bencana yang ada, Rp5 miliar tidak cukup. Bahkan Rp15 miliar pun tidak cukup. Kita lihat dari pelayanan kesehatan, pengadaan air bersih, pengadaan alat dan sarana prasarana penanganan karhutla, serta operasionalnya,” katanya.
Selain meminta dukungan pemerintah pusat, Rimbun menilai penanganan karhutla juga membutuhkan kolaborasi dengan dunia usaha.
Pemerintah daerah sebelumnya telah mengundang para investor yang beroperasi di Kotim untuk ikut berkontribusi dalam penanganan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat.
Ia berharap dukungan dari berbagai pihak dapat diperkuat sehingga penanganan karhutla, kekeringan, dan dampak kabut asap dapat dilakukan secara lebih optimal. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko