BKKBN Kalteng Minta Pencatatan Pelayanan KB Diperketat, Data Jadi Dasar Distribusi Alat Kontrasepsi

Yuni Pratiwi Iskandar • Dipublikasikan Kamis, 17 September 2026 | 20:47 WIB

 

WAWANCARA: Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Kalteng M Iqbal Apriansyah didampingi Kepala DPPPAPPKB Kotim Achmad Yusi beserta jajaran. FOTO: YUNI/RADAR SAMPIT
WAWANCARA: Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Kalteng M Iqbal Apriansyah didampingi Kepala DPPPAPPKB Kotim Achmad Yusi beserta jajaran. FOTO: YUNI/RADAR SAMPIT

 

SAMPIT, Radarsampit.jawapos.com– Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menekankan pentingnya pencatatan pelayanan Keluarga Berencana (KB) secara tertib. 

Setiap pelayanan dan penggunaan alat kontrasepsi (Alokon) diminta tercatat lengkap dan dilaporkan tepat waktu.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) M Iqbal Apriansyah mengatakan, data pelayanan menjadi dasar untuk melihat kondisi program KB di lapangan. Karena itu, pencatatan tidak boleh dianggap sekadar pekerjaan administrasi.

Baca Juga: Komitmen Anggaran 2027 Dinilai Bagus, DPRD Kalteng Ingatkan Pemerintah Jangan Setop di Atas Kertas

“Pencatatan dan pelaporan bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi merupakan bagian penting dari pelayanan dan menjadi dasar bagi kita untuk mengetahui kondisi pelayanan KB yang sebenarnya di lapangan,” kata Iqbal saat kegiatan Penggerakan Sistem Tata Kelola Alokon, Rabu (16/9/2026).

Ia meminta setiap pelayanan, jumlah akseptor, serta penggunaan alat dan obat kontrasepsi dicatat lengkap, akurat, konsisten, dan tepat waktu. Data tersebut diperlukan untuk menghitung kebutuhan dan distribusi Alokon di setiap fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Baca Juga: Air Asin Mulai Masuk Pelangsian, Perumdam: Statusnya Sudah Waspada

Iqbal meminta setiap kendala dalam pencatatan, pelaporan maupun penggunaan sistem informasi segera dikomunikasikan.

“Perbaikan data perlu dilakukan bersama agar informasi pelayanan KB tetap akurat dan tidak ada data yang hilang,” terangnya.

Sementara, Kepala DPPPAPPKB Kotim Achmad Yusi menambahkan, pencatatan yang baik membantu pemerintah memantau kebutuhan, persediaan, hingga distribusi kontrasepsi. “Hal itu juga memudahkan evaluasi dan perencanaan program,” tandasnya. (yn/fm)

 

Editor : Farid Mahliyannor
BKKBN DPPPAPPKB kotim Alokon kalteng