SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Sengkarut distribusi BBM di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) yang berlangsung berbulan-bulan mulai memunculkan kecurigaan dan kekecewaan masyarakat.
Warga mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah, DPRD Kotim dan Pertamina dalam menyelesaikan persoalan yang hingga kini belum memiliki kejelasan.
Antrean panjang masih terjadi di sejumlah SPBU. Di sisi lain, pada waktu tertentu masyarakat justru mendapati Pertalite maupun Pertamax kosong.
Kondisi yang dinilai tidak masuk akal itu membuat warga mempertanyakan apa sebenarnya yang terjadi dalam penyaluran BBM di Kotim.
Zainudin, warga Samuda, mengatakan persoalan ini sudah terlalu lama berlangsung. Menurutnya, berbagai pertemuan yang dilakukan antara DPRD, pemerintah daerah dan Pertamina seharusnya sudah menghasilkan perubahan nyata.
"Sudah berbulan-bulan begini. Rapat sudah dilakukan, Pertamina sudah datang, pemerintah juga ikut. Tapi di lapangan tetap saja masyarakat antre. Jangan-jangan memang sengaja dibiarkan memang tidak urus sudah daerah ini," kata Zainudin.
Ia menilai masyarakat membutuhkan penjelasan yang lebih terbuka mengenai kondisi penyaluran BBM di Kotim. Sebab, persoalan tidak hanya terlihat dari panjangnya antrean, tetapi juga adanya SPBU yang sewaktu-waktu mengalami kekosongan.
"Kalau memang BBM tersedia dan distribusinya normal, kenapa ada SPBU yang kosong? Pertalite kosong, Pertamax juga kadang tidak ada. Ini yang harus dijelaskan," ujarnya.
Martin, warga Kecamatan Cempaga, mempertanyakan kemungkinan adanya persoalan pada kuota dan distribusi BBM ke Kotim. Ia mengaku masyarakat tidak mengetahui apakah pasokan yang diterima saat ini benar-benar sesuai kebutuhan.
"Kami menduga ada yang tidak beres. Apakah kuota dikurangi atau ada penyaluran yang dialihkan ke daerah lain, kami tidak tahu. Tapi kondisi di lapangan seperti ini," kata Martin.
Menurutnya, dugaan tersebut harus dibuktikan atau dibantah dengan data. Pertamina dinilai perlu membuka secara jelas kuota yang diterima Kotim dan realisasi penyalurannya ke masing-masing SPBU.
"Jangan masyarakat terus disuruh percaya bahwa semuanya normal. Buka saja datanya. Kalau memang cukup, tunjukkan berapa kuotanya dan ke mana saja disalurkan," ujarnya.
Kritik juga diarahkan kepada DPRD Kotim. Martin menilai lembaga tersebut tidak cukup hanya menggelar rapat dan meminta penjelasan dari Pertamina.
"Kalau sudah rapat tapi tidak ada perubahan, apa gunanya? DPRD punya fungsi pengawasan. Harus dikawal sampai ada hasil yang dirasakan masyarakat," tegasnya.
Sementara Roni, warga Baamang, menilai pemerintah daerah juga tidak boleh lepas tangan. Menurutnya, antrean BBM yang berlangsung lama sudah menjadi persoalan masyarakat luas.
"Pemkab harus berani mempertanyakan ini ke Pertamina. Jangan hanya menerima penjelasan. Kalau masyarakat masih antre dan BBM masih bisa kosong, berarti ada masalah yang harus dicari," kata Roni.
Ia juga meminta Pertamina tidak hanya menjadikan pelangsir sebagai penjelasan atas panjangnya antrean.
"Pelangsir mungkin ada. Tapi jangan semua persoalan dibebankan ke pelangsir. Masyarakat juga melihat ada SPBU yang kosong. Itu harus dijelaskan," ujarnya.
Roni berharap pemerintah daerah dan DPRD Kotim berani melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran BBM. Jika persoalannya berada pada kuota, masyarakat harus mengetahui. Jika masalahnya pada distribusi, maka harus diperbaiki.
Warga juga mempertanyakan perhatian pemerintah pusat dan DPR RI terhadap persoalan BBM di Kotim. Mereka berharap wakil rakyat di Jakarta ikut mendorong penyelesaian apabila persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan atau kuota dari pemerintah pusat.
"Jangan sampai daerah dibiarkan berjuang sendiri. Ini sudah berbulan-bulan. Masyarakat hanya ingin BBM tersedia tanpa harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk antre," pungkas Zainudin.(ang)
Editor : Slamet Harmoko