SAMPIT, radarsampit.jawapos.com - Krisis air bersih mulai mengancam sejumlah wilayah di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) seiring kondisi kemarau.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim menyiapkan langkah penanganan dengan membagi tugas organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendukung distribusi air bersih sekaligus penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Wakil Bupati Kotim, Irawati, mengatakan sedikitnya delapan kecamatan membutuhkan perhatian dalam penanganan dampak kekeringan dan karhutla. Kecamatan Pulau Hanaut menjadi salah satu wilayah yang paling krusial karena hampir seluruh desa mengalami kesulitan mendapatkan air bersih layak konsumsi.
“Kita nanti membagi peran per OPD. Ada OPD yang menyuplai air bersih dan ada yang membantu pada saat pemadaman karhutla,” ujar Irawati, Rabu (19/8).
Menurutnya, persoalan di Pulau Hanaut bukan semata-mata ketiadaan sumber air. Saat musim kemarau, air yang tersedia berubah menjadi asin sehingga tidak layak digunakan untuk konsumsi. Bahkan, sebagian warga mengeluhkan air terasa pahit.
“Di Pulau Hanaut hampir semua desa saat ini kesulitan air bersih. Air memang ada, tetapi air bersih untuk konsumsi tidak ada. Kalau musim kemarau seperti ini, airnya asin, bahkan ada yang bilang pahit,” tambahnya.
Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemkab Kotim telah menyiapkan anggaran bagi kecamatan yang membutuhkan penanganan kekeringan dan karhutla.
Anggaran tersebut diharapkan dapat digunakan untuk mendukung pendistribusian air bersih ke wilayah terdampak.
Khusus Pulau Hanaut, distribusi air membutuhkan dukungan transportasi karena sebagian wilayah hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai. Irawati mengatakan ketersediaan kapal penyeberangan sebenarnya ada, tetapi biaya operasional menjadi salah satu kendala bagi pemerintah kecamatan dan desa.
“Dengan adanya anggaran yang diberikan kepada kecamatan, insyaallah bisa membantu mengatasi pendistribusian air bersih ke kecamatan-kecamatan yang kesulitan, terutama Pulau Hanaut,” jelasnya.
Irawati mengatakan dirinya akan segera berkoordinasi dengan Camat Pulau Hanaut untuk menentukan waktu dan mekanisme pendistribusian. Sejumlah titik pelabuhan juga telah ditentukan untuk menyesuaikan kebutuhan desa-desa penerima bantuan.
Selain Pulau Hanaut, permintaan distribusi air bersih juga datang dari sejumlah wilayah lain, termasuk Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Mentawa Baru Ketapang, Telaga Antang, dan Antang Kalang.
Menurut Irawati, kondisi kekeringan tidak hanya terjadi di wilayah selatan Kotim. Wilayah utara juga menghadapi ancaman kekeringan dan kebakaran, meskipun karakteristik lahannya berbeda.
“Tidak hanya wilayah selatan. Justru di utara juga rentan, termasuk kebakarannya. Di sana memang tidak banyak lahan gambut, tetapi kondisi lahannya juga mudah terbakar,” ujarnya.
Karena keterbatasan personel dan sumber daya pemerintah daerah, Pemkab Kotim juga berencana melibatkan pihak ketiga, khususnya perusahaan yang beroperasi di wilayah terdampak, untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.
“Karena kita juga memiliki keterbatasan personel dan lainnya, kita akan meminta bantuan kepada pihak ketiga, yaitu perusahaan-perusahaan yang ada di sana. Itu sedang kami lakukan,” pungkasnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko