SAMPIT, radarsampit.jawapos.com – Pembangunan Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 01 Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) di kawasan Wengga Metropolitan, Sampit, terus dikebut. Hingga Agustus 2026, progres pembangunan secara keseluruhan telah mencapai sekitar 80 persen.
Perkembangan tersebut turut menjadi perhatian Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah yang melakukan peninjauan langsung ke lokasi, Selasa (11/8). Wakil Bupati Kotim Irawati turut mendampingi kunjungan tersebut.
Irawati mengatakan, peninjauan dilakukan untuk memberikan gambaran langsung kepada BPKP mengenai perkembangan pembangunan sekaligus pelaksanaan program Sekolah Rakyat di lapangan.
“Hari ini saya mendampingi kunjungan kerja BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah untuk melihat langsung progres pembangunan Sekolah Rakyat. Saya membawa langsung ke lokasi agar BPKP dapat mengetahui kondisi di lapangan,” ujar Irawati.
Menurutnya, Pemkab Kotim dalam program tersebut lebih berperan pada aspek administrasi dan pengawasan. Sementara anggaran, tenaga pendidik hingga tenaga pendukung seperti petugas kebersihan merupakan kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos).
“Dari pemerintah daerah, kami lebih kepada administrasi dan pengawasan. Anggaran, guru, bahkan tenaga kebersihan semuanya dari Kemensos,” terangnya.
Irawati berharap pembangunan fasilitas permanen dapat rampung sesuai target pada September 2026. Sebab, hingga kini belum seluruh peserta didik dapat menempati lokasi tersebut karena sejumlah fasilitas, terutama asrama, masih dalam tahap pengerjaan.
Saat ini, sekitar 50 siswa jenjang sekolah dasar (SD) masih menempati Sekolah Rakyat rintisan di kawasan Islamic Center Sampit. Sementara peserta didik jenjang sekolah menengah atas (SLTA) telah dipindahkan ke lokasi permanen di Wengga Metropolitan.
“Belum semua pindah karena fasilitasnya belum selesai sepenuhnya. Untuk tingkat SD masih ada sekitar 50 siswa di Islamic Center, sedangkan tingkat SLTA sudah dipindahkan ke sini,” jelasnya.
Kondisi asrama juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Irawati berharap kapasitas setiap kamar tidak terlalu padat selama pembangunan belum sepenuhnya selesai.
“Kalau bisa kami usahakan tidak sampai terlalu banyak dalam satu ruangan. Asramanya belum selesai, jadi kasihan kalau terlalu padat,” ucapnya.
BPKP Pastikan Program Berjalan Baik
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Perwakilan BPKP Kalteng Hanik Inayatur Rohmah menilai pelaksanaan program SRT 01 Kotim sejauh ini berjalan cukup baik.
Menurut Hanik, kunjungan tersebut merupakan bagian dari pengawasan untuk melihat perkembangan program sekaligus mengidentifikasi kendala yang masih dihadapi di lapangan.
“Kami ingin melihat perkembangannya seperti apa, apakah ada kendala atau tidak, sekaligus melihat langsung kondisi anak-anak apakah sesuai dengan ekspektasi. Harapannya mereka mendapatkan kesempatan yang lebih baik, terutama dari sisi pendidikan dan kehidupan,” ujarnya.
Dalam peninjauan tersebut, BPKP juga melihat pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, termasuk penyediaan makanan. Pengawasan diarahkan untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan tujuan dan kriteria program.
Hanik menegaskan, evaluasi BPKP tidak berfokus pada kondisi fisik bangunan. Pengawasan lebih diarahkan pada pelaksanaan program serta manfaat yang diterima peserta didik.
“Kalau fisiknya bukan di kami. Kami lebih melihat programnya, apakah memang sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Intinya, anak-anak yang sebelumnya berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu diberikan kesempatan untuk belajar dengan lebih baik,” jelasnya.
Menurutnya, Sekolah Rakyat tidak hanya memberikan pendidikan formal, tetapi juga membentuk pola hidup yang lebih teratur dan disiplin. Peserta didik mendapatkan jadwal kegiatan yang terstruktur serta pembinaan keagamaan sesuai agama masing-masing.
“Di sini mereka diajarkan disiplin, selain pendidikan. Pendidikan agama juga sudah mulai dipikirkan. Jadi tidak hanya dari sisi pendidikan umum, tetapi aspek keagamaan juga diperhatikan,” katanya.
Hanik menilai hasil pendidikan tidak dapat diukur dalam waktu singkat. Namun, kesempatan belajar dan kehidupan yang lebih baik menjadi modal penting bagi peserta didik untuk mengembangkan wawasan, cita-cita dan masa depan.
Ia juga mengapresiasi komitmen Pemkab Kotim dalam mendukung keberlangsungan program tersebut. Menurutnya, keterlibatan langsung pimpinan daerah menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan program berjalan sesuai tujuan.
“Komitmen pimpinan itu penting untuk sebuah program agar berhasil. Ini mungkin bisa menjadi benchmark bagi pemerintah daerah lain. Ketika pimpinan turun langsung, perhatian terhadap program tentu akan berbeda,” ungkapnya.
Anak Miskin di Luar DTKS Tetap Jadi Perhatian
Selain pembangunan dan pelaksanaan program, mekanisme penerimaan peserta didik turut menjadi perhatian dalam kunjungan BPKP.
Irawati mengatakan Pemkab Kotim tetap berupaya mengakomodasi anak dari keluarga sangat miskin yang belum tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kami punya kebijakan, meskipun tidak masuk DTKS tetap bisa diterima dengan melihat kondisi di lapangan. Kami akan melampirkan dokumentasi dan data kondisi masyarakat tersebut,” ungkapnya.
Menurut Irawati, persoalan tersebut telah disampaikan kepada Kemensos. Pemerintah daerah berharap anak-anak yang benar-benar membutuhkan tetap memperoleh kesempatan mengikuti program meskipun belum tercatat dalam DTKS.
“Memang ada yang tidak masuk DTKS, tetapi mereka merupakan warga sangat miskin di Kabupaten Kotim. Itu yang menjadi perhatian kami,” pungkasnya. (ktr-2)
Editor : Slamet Harmoko