Selain terlihat antrean kendaraan yang mengular di SPBU, juga terjadi kelangkaan ditingkat pengecer.
Di Kabupaten Kotim, dalam beberapa hari terakhir antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU, teruama bagi warga yang ingin mengisi Pertalite dan Pertamax. Kondisi itu pun direspon Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotim, yang akan segera memanggil pihak Pertamina untuk mengetahui penyebab pasti kelangkaan pasokan BBM, hingga memicu antrean tersebut.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, berdasarkan informasi awal, antrean diduga dipengaruhi berkurangnya pasokan di tengah meningkatnya kebutuhan BBM selama musim kemarau ini.
Salah satunya untuk operasional pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berlangsung hampir setiap hari, serta meningkatnya aktivitas pertambangan rakyat.
"BPBD dan tim pemadam setiap hari membutuhkan BBM untuk penanganan karhutla dan kebanyakan juga pekerja mendulang emas itu perlu BBM. Itu mungkin salah satu penyebabnya. Bisa tanyakan langsung ke Depot Pertamina karena mereka yang mengetahui persoalan teknisnya, kalau saya hanya melihat secara umum, atau mungkin karena hal lain yang terhambat biasanya ada kendala yang membuat pasokan BBM itu berkurang atau memang kebutuhan kita meningkat," ujar Halikinnor, Senin (3/8).
Menurut Halikinnor, Pemkab belum mengajukan penambahan kuota BBM subsidi. Langkah tersebut baru akan diputuskan setelah mendapatkan kan penjelasan dari Pertamina mengenai penyebab antrean yang terjadi.
"Kita ingin panggil dulu Kepala Pertamina, apa masalahnya. Kalau memang kuotanya berkurang, tentu akan kita ajukan penambahan sesuai kebutuhan masyarakat," tegasnya.
Antrean kendaraan untuk mengisi BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Kota Sampit seperti di SPBU Jalan Pelita, Jalan MT Haryono dan Sudirman km 3, antrean mobil terlihat memanjang hingga keluar area SPBU dan sampai ke depan Bundaran Balanga.
Irwan, salah seorang warga Sampit mengungkapkan, antrean terjadi diduga dipengaruhi selisih harga Pertalite dan Pertamax yang cukup jauh, sehinga masyarakat lebih memilih BBM bersubsidi.
Baca Juga: Berebut Antrean BBM, Dua Pria di Kumai Nyaris Adu Jotos
"Saya punya barcode Pertalite, tapi karena antreannya berjam-jam akhirnya terpaksa isi Pertamax. Kalau isi penuh selisih biayanya bisa sampai Rp100 ribu. Bagi kami ynag bekerja, antre lama juga tidak memungkinkan," keluhnya.
Sementara itu, Adi, seorang penjual BBM eceran, mengaku pasokan Pertalite yang diperolehnya juga berkurang drastis. Jika sebelumnya mampu membeli enam hingga delapan jeriken berkapasitas 30 liter, kini ia hanya mendapatkan dua jeriken.
"Sekarang jatah tinggal dua jeriken dan cepat sekali habis. Saya juga tidak tahu kenapa pasokannya berkurang," ungkapnya.
Sementara itu di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), DPRD setempat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan pasokan BBM tersebut, Senin (3/8). RDP juga membahas persoalan pemadaman listrik bergilir.
Rapat yang pimpin ketua DPRD Kobar, Mulyadin ini, dimulai pukul 13.30 WIB dan berlangsung cukup panjang hingga berakhir sekitar pukul 18.15 WIB. Sejumlah pihak dihadirkan dalam forum tersebut, di antaranya Pertamina, pengelola SPBU, Hiswana Migas, perwakilan pengemudi ojek online (ojol), Ormas TBBR, serta jajaran Pemkab setempat yang dipimpin Wakil Bupati Suyanto.
Dari hasil pembahasan, sejumlah kesepakatan berhasil dicapai untuk penanganan distribusi BBM. Salah satunya, SPBU memberikan prioritas pengisian BBM bagi pengemudi ojek online pada pukul 07.00 hingga 09.00 WIB untuk BBM jenis Pertamax di SPBU depan Universitas Antakusuma. Selain itu, seluruh SPBU menyatakan sepakat tidak melayani praktik pengetap yang melakukan pengisian BBM secara berulang kali.
Kesepakatan lainnya, pihak kepolisian menyatakan komitmen untuk terus melakukan penertiban dan penindakan terhadap berbagai pelanggaran di lapangan. DPRD juga meminta seluruh pihak, baik SPBU, Kepolisian maupun instansi terkait lainnya, menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku. Sebagai bentuk pengawasan, DPRD akan berkoordinasi dengan Satgas BBM untuk melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) secara bersama-sama sewaktu-waktu.
Ketua DPRD Kotawaringin Barat, Mulyadin, menegaskan bahwa Pemkab tidak memiliki kewenangan menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) BBM. Meski demikian, hasil rapat akan menjadi bahan evaluasi bersama dalam beberapa hari ke depan guna melihat perkembangan kondisi di lapangan.
"Untuk penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan terkait hal tersebut. Namun setelah rapat ini beberapa hari ke depan akan kembali dievaluasi di lapangan," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, pihak Pertamina juga menyampaikan rencana untuk mengusulkan penambahan kuota distribusi BBM jenis Pertamax sebesar 50 persen dari kuota yang selama ini dikirim ke Kotawaringin Barat.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu mengurangi antrean kendaraan di SPBU sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi distribusi belum sepenuhnya normal.
Selain persoalan BBM, berdasarkan hasil rapat, pasokan listrik diperkirakan akan kembali normal pada minggu kedua Agustus 2026. Sementara itu, mulai 5 Agustus diproyeksikan akan ada tambahan suplai listrik yang dapat mengurangi durasi pemadaman bergilir dari enam jam menjadi sekitar tiga jam.
Terkait kompensasi atas pemadaman bergilir, pihak PLN hanya menyampaikan perihal penambahan kuota pada saat pembelian token listrik pra bayar sedangkan yang pasca bayar akan mendapat pemotongan pada tagihan berikutnya. (yn/sam/gus)
Editor : Agus Jaka Purnama